REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Heppi Bone Zulkarnaen mengatakan, dukungan Golkar kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam pilpres) 2019 bukan berarti partai beringin itu tidak punya kader yang pantas menjadi calon presiden (capres). Baginya, dukungan tersebut merupakan wujud etika berpolitik.
"Kalau masalah apakah enggak punya kader, di Golkar ini sumbernya kader-kader profesional dan hebat-hebat. Tapi, ini masalah etika politik bahwa kalau kita sudah mengambil keputusan ya harus dukung bersama-sama," ungkapnya, Rabu (28/2).
Golkar, lanjut Heppi, tetap memegang keputusan sejak awal bahwa partainya mendukung sepenuhnya pencapresan Jokowi untuk periode 2019-2024. Partai beringin itu akan tetap konsisten dan tidak mungkin mencabut keputusan tersebut. "Golkar sudah kuat bahwa kita mendukung Jokowi. Insya Allah Jokowi jadi untuk dua periode," katanya.
Selain itu, Heppi mengungkapkan, Golkar juga tidak mempersoalkan siapa pun penantang Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang. Baginya, siapa pun pesaing Jokowi merupakan wujud penerapan negara demokrasi, walaupun Prabowo kembali diusung jadi calon presiden.
"Kita tidak memikirkan persoalan itu (siapa yang diharapkan menjadi pesaing Jokowi). Ini kan negara demokrasi, ya bisa Prabowo dan bisa juga tokoh-tokoh yang baru muncul. Silakan saja, enggak ada masalah," kata dia.
Siapa pun penantang Jokowi dalam perebutan kursi RI 1, menurut Heppi, tentu harus dianggap sebagai sosok yang terbaik untuk berdemokrasi. "Kita tentu menghargai semuanya sebagai penantang yang bagus untuk berdemokrasi. Siapa pun dia, baik Prabowo ataupun yang lain," ujar dia.
Heppi juga menampik dukungan Golkar kepada Jokowi sebagai bentuk politik balas budi karena beberapa elit partainya duduk di kursi menteri. "Utamanya bukan soal balas budi. Tapi analisis kami bahwa untuk menjadi capres yang akan datang itu, yang paling tepat memang Jokowi. Kami sudah melihat kerjanya, bukti-bukti nyata dari prestasinya, dan kemampuannya mengelola manajemen pemerintahan," ucapnya.
Jika Golkar mengusung capres baru, maka akan amat menghabiskan energi dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. "Sehingga kalau kita usung calon baru, itu akan menghabiskan banyak energi, melelahkan, dan itu high cost," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika