REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Pemerintah Lebanon melarang pemutaran film The Silent Majority Speaks, Ahad (16/11), karena dinilai menghina negara asing. Larangan ini menuai protes dari penyelenggara festival film setempat.
“Tidak ada apapun dalam film itu yang membenarkan untuk dilarang,” kata Direktur Festival Film Perlawanan Budaya Internasional, Jocelyne Saab seperti dilansir AFP.
Saab mengatakan film itu bercerita tentang protes Gerakan Hijau (Green Movement) yang terjadi setelah pemilu di Iran tahun 2009. Ia menyebut film ini sebagai esai visual yang mengagumkan karya Bani Khoshnoudi. Al Arabiya English menggambarkan film dokumenter tersebut tersebut mengandung gambaran protes yang meletus di Iran. Ini terjadi setelah Mahmoud Ahmadinejad terpilih kembali ke tampuk kekuasaan. Kemenangan ini dianggap sebagai penipuan pemilu.
Saab menyayangkan larangan yang dilakukan pemerintah. “Film ini akan diputar malam ini. Siangnya Lembaga Sensor melayangkan pemberitahuan kepada penyelenggara festival bahwa film itu dilarang karena menghina negara asing,” kata dia.
Selama ini Lebanon dianggap sebagai salah satu negara paling terbuka di Timur Tengah. Namun, bidang seni seringkali menghadapi ancaman sensor, terutama terkait konten seksual dan agama yang sensitif.
Lembaga Sensor Lebanon merupakan bagian dari Lembaga Keamanan Umum. Badan ini memonitor semua film sebelum ditampilkan di negara ini. Badan Keamanan Umum disebut dekat dengan gerakan Hizbullah, yang bersekutu dengan Iran.
Selama ini sensor dengan latar belakang politis jarang sekali dilakukan. Panitia festival menilai larangan ini sebagai “bahaya”. Sensor itu digambarkan membuat Lebanon berisiko mengalami kemunduran dan dianggap kurang beradab di mata internasional.