REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya intimidasi dan kampanye hitam (black campaign) sepertinya tidak dapat dipisahkan dari Pilkada DKI Jakarta.
Setelah dilarang khutbah di Pulau Panggang, relawannya diintimidasi, kini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi korban kampanye hitam dan fitnah. Pelakunya ditengarai sebagai aparat pemerintah DKI Jakarta.
Peristiwanya terjadi Kamis (7/6) siang di Kampung Kandang, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan.
Menurut penuturan saksi mata, Irfan, sebuah mobil berpelat merah warna biru dengan sticker gambar calon gubernur datang ke Kampung Kandang sekitar pukul 11.00.
Setelah parkir di dekat sebuah warung soto, kata Irfan, sang sopir mobil bernomor polisi B 9004 PQU tersebut keluar sambil menenteng pengeras suara.
Melalui pengeras suara itu sang sopir berteriak-teriak, ''PKS antimaulid, PKS antitahlil.''
Hal itu diulang-ulang dan baru berhenti ketika sang sopir melihat ada seorang perempuan mengenakan jilbab datang bersama suaminya, yang juga saksi mata, mampir ke warung soto itu untuk makan siang.
''Mungkin dia mengira istri saya kader PKS,'' cetusnya.
''Sehingga begitu melihat istri saya dia langsung diam,'' kata Irfan.
Irfan bertanya kepada salah satu pemilik warung yang ada di situ, ''Apakah yang bersangkutan sering melakukan hal itu?'' Menurut Irfan, Ppmilik warung menjawab sebulan terakhir setidaknya dua kali mobil dan sopirnya datang melakukan kampanye hitam.
Irfan pun berinisiatif mengambil gambar mobil dan sang sopir dengan handphone yang dibawanya. Hal itu untuk bukti bahwa apa yang dikatakannya bukanlah cerita rekaan.
Menjaga Etika
Menanggapi peristiwa itu Cagub Hidayat Nur Wahid hanya bisa mengelus dada. Dia sangat menyayangkan fitnah-fitnah seperti itu masih saja terus dikembangkan untuk kepentingan politik sesaat.
''Fitnah seperti itu biasanya muncul menjelang Pemilu atau Pilkada. Itu bukan barang baru. Tetapi yang saya sayangkan hal itu bisa terjadi juga di Jakarta,'' ujar dia.
Hidayat berharap, semua pihak tidak mengembangkan fitnah untuk mencapai tujuan tertentu.
Karena hal itu bukan saja bertentangan dengan semangat demokrasi, tetapi juga dilarang keras dalam agama.
''Kasihan masyarakat jika selalu disuguhi dengan fitnah dan beragam kebohongan hanya karena tujuan politik. Ini sangat tidak sehat di era demokrasi seperti sekarang,'' imbuh Hidayat.
Dia berharap, masyarakat tidak terprovokasi dengan kampaye hitam dan fitnah-fitnah yang disebarkan untuk kepentingan kelompok atau kandidat tertentu.
''Saya kira masyarakat Jakarta cukup cerdas untuk memilih dan memilah, mana informasi yang fitnah, mana informasi sampah, dan mana informasi yang benar,'' urai Hidayat.
Sebagai tindak lanjut dari kejadian itu, pihak Hidayat-Didik akan melaporkan hal itu kepada Panwaslu DKI Jakarta.
''Jika ada aparat yang terlibat kita akan minta supaya yang bersangkutan ditindak tegas,'' katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika