REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arie Lukihardianti, Febrianto A Saputra, Silvi Dian Setiawan

Ketua umum baru, kebijakan baru. Rupanya jargon ini berlaku di tubuh Partai Golkar yang baru saja ada pergantian ketua umum dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto. Tentu, hal ini berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Kemarin, DPP Partai Golkar secara resmi telah mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien Syafiuddin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018. Surat tersebut telah diterima oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat pada Ahad (17/12) sore.

Sebelumnya, beredar surat dari DPP Partai Golkar yang bersifat rahasia tentang Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 di kalangan wartawan baik di Jakarta maupun di Bandung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Jawa Barat, Iswara, mengungkapkan surat pencabutan pengesahan calon kepala daerah Jawa Barat itu diterima setelah DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno persiapan munaslub.

"Surat tersebut kami terima dari Ibu Ratu Dian, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Mengenai alasan pencabutan rekomendasi tentunya DPP Partai Golkar, khususnya tim Pilkada Pusat, yang tahu," kata Iswara.

Dalam surat itu dijelaskan alasan pencabutan antara lain hingga saat ini Ridwan Kamil belum menentukan siapa calon wakil gubernur pilihannya. Golkar telah merekomendasikan Daniel Mutaqien Syaifuddin menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat.

Golkar merasa gerah dengan sikap Ridwan yang tidak juga memberi kepastian pendampingnya ini. Apalagi, Golkar sudah mengajukan calon wagub sendiri.

Kabar pencabutan Golkar terhadap Emil --panggilan akrab Ridwan Kamil-- ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Indikasi itu sudah muncul sebelumnya.

Beberapa hari sebelum keluarnya keputusan ini, Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain menuturkan calon yang telah diusung Golkar saat dipimpin Setya Novanto untuk Pilkada Jawa Barat 2018 kemungkinan akan diubah setelah Airlangga Hartarto terpilih. Akibatnya, dukungan Golkar kepada Ridwan Kamil sebelumnya sebagai cagub bisa dicabut.

"Tentu berubahnya ketum, ketum (yang baru) tentu akan punya pemikiran seperti itu, ya (mencabut dukungan kepada Emil). Pak Airlangga itu memprioritaskan kader, lebih berorientasi pada kader, dan lebih berorientasi bagaimana memenangkan Golkar di Jawa Barat," kata Happy Bone.

Happy mengakui, pada sisi lain Dedi Mulyadi yang merupakan kader Golkar memang kalah pamor dari Emil jika mengacu hasil survei. Dedi dalam survei berada di peringkat keempat dan berada di bawah Emil. Namun, kalau dilihat dari sisi partainya, lanjut dia, Golkar nomor satu di Jabar.

"Jadi, kita pikirkan apakah berorientasi kepada kader yang membesarkan partai selama ini atau berdasarkan survei yang kemudian terpaksa memilih yang bukan kader. Nah, ini masih dalam pertimbangan kita," kata dia.

Sikap PPP

Menyikapi surat pencabutan dukungan untuk Emil di Pilgub Jawa Barat 2018 dari Partai Golkar, partai pendukung lainnya seperti PPP akan mempertimbangkan dukungannya untuk Wali Kota Bandung tersebut

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan akan mengevaluasi dukungan partainya terhadap Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jabar 2018.

Menurut dia, engevaluasi dukungan terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh PPP memang terus dilakukan. Apalagi dalam Pilkada Jabar, Ridwan Kamil, kata Arsul, belum menetapkan cawagub yang diusung oleh PPP.

"Apalagi ketika dukung Emil ada kesepahaman cawagubnya dari PPP, tapi kemudian ia tidak kunjung menetapkannya malah datang dengan ide konvensi segala macam yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya," kata Arsul, Ahad (17/12) malam.

Ia mengatakan, saat ini struktur PPP tingkat Provinsi dan Daerah Jabar juga telah menyuarakan agar DPP PPP mempertimbangkan kembali dukungan terhadap Emil.

"Nah ketika RK muter-muter dengan konvensi segala untuk cawagubnya, maka di struktur PPP tingkat provinsi dan daerah di Jabar juga mulai suarakan agar PPP pertimbangkan ulang dukungan terhadap Ridwan Kamil," tambah Asrul.

Namun, DPP sendiri belum memutuskan apakah nanti akan menarik dukungan atau tidak terhadap Emil. "Hasil akhirnya ya bisa dibatalkan atau tetap dukung," kata dia.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, Ridwan Kamil belum menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi komitmen dengan PPP terkait posisi cawagub yang diusung partainya. Untuk itu, ia mengatakan PPP terbuka untuk mengevaluasi kembali dukungan terhadap pencalonan Emil pada Pilgub Jabar 2018 mendatang.

"Sedari awal sudah kami sampaikan bahwa plot PPP di posisi cawagub namun kemudian Emil membuat langkah konvensi yang kami duga itu bagian untuk menghindar dari pembicaraan awal," kata Achmad.

Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) DPP PPP telah menggelar pertemuan internal terkait Pilkada, termasuk Pilkada Jabar 2018. Ini dilakukan karena ada aspirasi dan keluhan serta keberatan dari Kader-kader akar rumput yang mulai kecewa dengan manuver Ridwan Kamil.

Hal tersebut, kata Achmad, harus menjadi bahan untuk introspeksi diri bagi Emil, agar pencalonannya pada Pilkada Jabar 2018 nanti tidak ada hambatan.

Tanggapan Emil

Menanggapi sikap Golkar, Emil tampak tenang dan santai. Ia malah mengaku bersikap cuek saja terhadap usulan DPD Golkar Jabar yang meminta DPP Golkar mengubah rekomendasi dukungan terhadap calon gubernur Jabar di pilgub Jabar 2018.

Emil tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia pun mempersilakan DPD Golkar Jabar menggambil langkah atau keputusan apa pun terkait pilgub Jabar.

Menurut Emil, Golkar Jabar selalu menunjukkan sikap sama dan kondisi seperti saat ini bukan kejadian hal pertama yang menolak dirinya maju sebagai cagub. “Ya itu mah dari dulu juga selalu begitu. Jadi, silakan saja,” ujar Emil.

Emil pun enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan yang dilakukan DPD Golkar Jabar dalam rapat pleno yang berlangsung pada Jumat (15/12). Namun Emil belum memberikan sikap terkait wacana PPP yang akan mengikuti jejak Golkar, menarik dukungan kepadanya pada Pilgub 2018.

Bisa gagal ikut pilgub

Partai pengusung Emil saat ini ada Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Jika digabungkan, kursi keempat partai ini mencapai 24 kursi. Namun, jika PPP mencabut dukungan maka kursi partai koalisi ini tinggal 15, yang artinya tidak memenuhi syarat KPU untuk mengukuti Pilgub Jabar.

Pilgub Jabar mensyaratkan 20 persen yang berarti 20 kursi jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol.  Dilihat dari hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Jabar, jumlah kursi PDIP sebanyak 20 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi, dan Gerindra 11 kursi.

Untuk PPP memiliki 9 kursi, PKB 7 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 3 kursi. Hanya PDIP yang bisa mengusung calon sendiri pada Pilgub 2018.

Bagi Ridwan Kamil, ini artinya dia harus bekerja lebih keras lagi untuk menahan PPP agar tidak keluar dari koalisi. Lobi-lobi politik sudah harus jalan lagi, tidak seperti yang selama ini ia lakukan terhadap Partai Golkar khususnya DPD Golkar Jabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika