JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran gaji karyawan PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Kertas Leces yang tertunggak dengan cara melepas aset kedua perusahaan itu.
"Soal gaji karyawan Merpati dan Leces akan dibahas kembali secara mendalam pada Kamis (18/9). Direksi sudah sepakat diselesaikan dengan cara menjual aset yang tidak terkait dengan produksi dan kinerja perusahaan," kata Dahlan usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/9) malam.
Permintaan mempercepat penyelesaian tunggakan gaji karyawan kedua perusahaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyusul semakin besarnya tekanan aksi demo karyawan. Ia menjelaskan, langkah pelepasan aset untuk membayar gaji karyawan pernah dilakukan pada PT Dirgantara Indonesia dan langkah tersebut berhasil diselesaikan.
"Minggu lalu, kami sudah menemukan jalan keluar karena tidak boleh menggunakan uang ini dan itu harus mencari uang yang sah secara hukum. Sudah sepakat dengan direksi bahwa aset berupa perumahan yang tidak digunakan akan dijual," ujarnya. Dana yang dibutuhkan Merpati untuk pembayaran pesangon dan lainnya sekitar Rp 1 triliun, sementara Leces membutuhkan dana sekitar Rp 18 miliar.
Khusus untuk Kertas Leces, Dahlan optimistis bisa menemukan jalan keluar dengan mencari perusahaan pelat merah yang mau bekerja sama memanfaatkan aset berupa tanah. "Lagi mencari BUMN yang mau bekerja sama dengan Leces untuk membangun sesuatu di tanahnya Leces. Lalu, nanti Leces dapat uang dari BUMN tersebut untuk membayar pesangon karyawan. Tapi, ini butuh prosedur," papar Dahlan.
Namun, yang menjadi masalah, ungkap Dahlan, adalah Merpati. BUMN penerbangan tersebut, menurutnya, membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit. Dalam restrukturisasi Merpati yang tengah dijalankan saat ini adalah melepas anak usaha PT Merpati Maintenance Facility (MMF) yang dibeli PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. "Tapi, dana yang diperoleh dari pelepasan itu maksimal Rp 500 miliar, sementara kebutuhan dana yang mendesak mencapai Rp 1 triliun," ujarnya.
Untuk itu, menurut Dahlan, pihaknya meminta dukungan DPR bagaimana Merpati bisa mendapatkan dana tambahan. "Opsi penyertaan modal negara (PMN) sudah tertutup. Sementara, untuk mencari dana memiliki keterbatasan. Tapi, yakin ada jalan keluar," tuturnya. antara ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika