Jokowi masih membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan.
JAKARTA -- Susunan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang wakil partai politik (parpol). Dari 34 kementerian yang digagas, 18 kursi menteri akan diduduki oleh kalangan profesional. “Parpol itu ada 16 kementerian, tapi mereka juga profesional,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (15/9).
Jokowi beralasan, ingin membangun pemerintahan yang kuat sehingga memilih lebih banyak kalangan profesional menduduki jabatan menteri dalam kabinetnya. Pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dipastikan dipimpin menteri dari kalangan profesional.
Atas rekomendasi Tim Transisi, Jokowi-JK juga memiliki dua opsi untuk pos Kementerian Koordinator (Kemenko). Ada kemungkinan Jokowi akan mengubah postur tiga Kemenko yang ada di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang baru adalah opsi membentuk Kemenko Kebudayaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kementerian ini akan membawahkan Kementerian Pendidikan, Kemenpora, Kementerian Pariwasata dan Industri Kreatif, serta kementerian yang membidangi revolusi mental.
Jokowi memperkirakan, akan ada penajaman nama pada kementerian yang menjadi prioritas program kerja pemerintahannya. Di antaranya adalah Kementerian Kelautan yang rencananya akan diubah menjadi Kementerian Maritim. Kemudian, Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Infrastruktur.
Meski telah memastikan jumlah menteri dalam kabinetnya, menurut Jokowi, pihaknya masih membuka ruang kepada publik memberikan masukan selama sebulan terakhir. Ia pun meminta Tim Transisi mengkaji kembali postur kementerian yang telah diusulkan kepadanya. “Masih ada yang belum selesai seperti nama-nama baru kementerian dan konsep penggabungan lembaganya. Nanti kalau sudah final akan kami sampaikan lagi," ujar dia.
Deputi Tim Transisi, Anies Baswedan, menjelaskan, kalangan profesional yang dimaksud Jokowi adalah orang dengan kompetensi yang relevan dengan tugasnya. Orang itu juga dituntut memiliki kepemimpinan (leadership) yang kuat, memiliki rekam jejak yang baik selama berkarier, dan bersih dari masalah. “Itu yang selalu digarisbawahi Pak Jokowi soal profesional,” kata Anies.
Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, menambahkan, siapa-siapa orang yang akan mengisi pos menteri nantinya menjadi kewenangan Jokowi-JK. Tim Transisi membatasi diri untuk tidak masuk dalam ruang politik tersebut. Soal menteri profesional, Andi menerangkan, “Orangnya pasti yang sudah ahli menangani urusan kementerian itu. Dia sudah lama bergelut dalam bidang tersebut sehingga dinilai kompeten untuk menjabat sebagai menteri.” rep:andi mohammad ikhbal/halimatus sa'diyah ed: andri saubani
Postur Kabinet Jokowi-JK
Jumlah menteri: 34
18 menteri profesional
16 menteri profesional partai
Pos kementerian yang pasti diisi kalangan profesional:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian ESDM
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kependudukan
Kementerian Koordinator
Opsi 1: Mempertahankan pos kementerian koordinator pemerintahan SBY-Boediono (Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian)
Opsi 2: Mempertahankan Kemenko Polhukam, menggabungkan Kemenko Kesra dan Kemenko Perekonomian, menggabungkan Kemenko Kebudayaan dan Kemenko Sumber Daya Manusia
Wakil Menteri
Hanya Kementerian Luar Negeri yang memiliki jabatan wakil menteri
Sumber: Keterangan pers Jokowi, Senin (15/9)
Pengolah: Andi Mohammad Ikhbal, Halimatus Sa'diyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika