REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan pencabutan pembekuan PSSI bukan satu-satunya opsi terkait sepak bola nasional. Kendati demikian, ia mempertimbangkan kemungkinan revisi surat keputusan (SK) yang sudah ia keluarkan.
Sejumlah opsi ia sampaikan dalam pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla, Senin (25/5). Pertemuan juga dihadiri Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo, dan Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar.
Menurut Imam, Kalla memang berharap pencabutan pembekuan PSSI. “Itu masih dipandang sebagai sebagai opsi yang belum didiskusikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),’’ katanya menegaskan.
Imam menambahkan, dia belum bisa memastikan kapan kajian tersebut akan rampung. Apa pun keputusan yang diambil nantinya, dia menuturkan, harus bermuara pada prestasi sepak bola Indonesia.
Ia menuturkan, tak ada perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, keduanya sangat peduli untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional. "Kami tidak bicara sepakat atau tidak sepakat.’’
Presiden, kata Imam, meminta ada pembenahan dan jangan takut lagi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Harapan Presiden, jangan ada kekhawatiran tertentu, lalu lama mengambil keputusan. Ini didorong agar tak dipermalukan negara yang mestinya di bawah Indonesia.
Masyarakat harus bisa melihat prestasi sepak bola Indonesia semakin membaik pada masa mendatang. "Bukannya semakin mundur dan kalau kita lihat ke belakang belum ada sesuatu yang mencerahkan bagi sepak bola kita," ujar Imam.
Pemerintah akan terus mendorong reformasi di tubuh PSSI sehingga ada prestasi. Pemerintah juga tidak ingin lagi masyarakat menonton skuat Garuda dipermalukan oleh tim sepak bola dari negara dengan peringkat FIFA lebih rendah.
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, dalam pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Menpora menyampaikan tiga opsi soal pembekuan PSSI. Opsi pertama, Menpora tetap pada keputusannya, yakni membekukan PSSI.
Sedangkan yang kedua, mencabut SK Menpora Nomor 01307 sebagai dasar pembekuan PSSI dan memulihkan aktivitas PSSI seperti biasanya. Sedangkan, opsi yang ketiga berupa revisi SK. ‘’PSSI diminta agar diaktifkan kembali, tetapi Tim Transisi Kemenpora tetap eksis.’’
Gatot menjelaskan, ketiga opsi itu telah disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla dan akan dibicarakan lebih dulu di internal Kemenpora. Selanjutnya, hal itu akan dikomunikasikan kembali ke Wapres. Ia menambahkan, belum ada kata sepakat untuk mencabut SK Menpora.
‘’Kalau mencabut belum ada kata sepakat, ini perlu saya luruskan. Pada saat Menpora di Pak Presiden, itu menyampaikan apa yang disampaikan Pak JK," ujar Gatot merespons pengumuman Kalla mengenai pengaktifan kembali PSSI.
Setelah melakukan pertemuan tertutup pada Senin pagi, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pertemuan menyepakati untuk merevisi SK Menpora yang tak mengakui kegiatan PSSI. Intinya pengaktifan kembali PSSI yang sebelumnya dibekukan Menpora untuk menghindari sanksi FIFA.
‘’Tadi disepakati, yang pertama sepak bola nasional harus tetap jalan, tetap ada kompetisi yang baik, nah tentu karena itulah PSSI harus aktif lagi," kata Kalla. Setelah surat keputusan direvisi, jelas dia, otomatis sudah diizinkan dan persoalan selesai.
Untuk pengawasan serta evaluasi kegiatan PSSI, akan dilakukan Tim Transisi bentukan Kemenpora.
Selain itu, Kalla mengatakan, kepengurusan PSSI tetap berada di bawah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti sebagai ketua umum PSSI. Nanti tentu, La Nyalla akan dinilai dari prestasinya di PSSI. Menurut dia, yang menilai adalah anggota dan juga ketua kehormatan.
Menurut Agum Gumelar, pengaktifan kembali kegiatan PSSI dilakukan demi berjalannya kembali kompetisi persepakbolaan nasional. Sebab, kalau sanksi FIFA keluar, dampaknya tidak baik bagi seluruh masyarakat sepak bola Indonesia.
‘’Alhamdulillah hari ini sudah sepakat dan kita bisa mencegah jangan sampai sanksi itu keluar," kata Agum menjelaskan. Dengan diaktifkannya kembali kegiatan PSSI, ia menyatakan PSSI juga harus menjadwal ulang kompetisi serta melakukan pembinaan.
Hinca Panjaitan menyatakan, akan bertemu FIFA untuk menyampaikan hasil pertemuan. Menurut dia, poin pentingnya adalah Indonesia terhindar dari sanksi. FIFA memberi tenggat kepada pemerintah hingga 29 Mei 2015 menyelesaikan kisruh PSSI jika tidak ingin kena sanksi.
Direktur Teknik Semen Padang FC Asdian menyambut aktifnya kembali PSSI. ‘’Kalau sudah ada surat resminya, alhamdulillah. Kalau kita dari klub bersyukur,’’ katanya. Ia berharap PSSI bersama pemerintah dapat segera berdamai. n halimatus sa’diyah/c02/c04 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika