CIREBON –– Ratusan massa yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan siswa sejumlah sekolah swasta mengepung Balai Kota Cirebon, Senin (21/7). Mereka memprotes pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2014 yang dinilai banyak pelanggaran. Di tempat itu, massa yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta tersebut menggelar orasi ber gantian. Mereka juga mengusung puluhan spanduk dan poster berisi protes terhadap pelaksanaan PPDB.

Dalam orasinya, massa menyebutkan, sejumlah pelanggaran dalam PPDB di antaranya banyaknya orangtua siswa yang memalsukan status keluarga miskin (gakin), jual beli kursi sampai membengkaknya jumlah rombongan belajar. Massa juga mempertanyakan sikap Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno, yang terkesan membiarkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB. Pada hal, PPDB telah diatur dalam peraturan wali kota (Perwali).

Sejumlah perwakilan massa, di antaranya Ketua BMPS, Halim Faletehan dan Wakil Ketua BMPS, Abu Malik, kemudian diterima Wakil Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Adipura itu, hadir pula Sekda, Asep Dedi dan Kepala Dinas Pendidikan, Wahyo.

Ketua BMPS, Halim Faletehan, mengatakan, jalur gakin dalam pelaksanaan PPDB telah diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Akibatnya, banyak calon siswa yang me miliki nilai ujian tinggi akhirnya tidak di terima di sekolah yang di inginkan karena posisi nya sudah di duduki siswa gakin. "Ini tidak adil, dan bisa meng han curkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon," kata dia.

Halim menuntut, seluruh siswa SMP dan SMA negeri yang diterima melalui jalur gakin dengan memalsukan identitas keluarganya, harus ditempatkan pada SMP dan SMA sesuai dengan nilai ujiannya. "Ngakunya siswa gakin, tapi datang ke sekolah pakai mobil," ungkap dia.

Dialog sempat memanas saat Wakil Wali Kota, Nasrudin Azis, menilai sejumlah per nyataan perwakilan massa itu telah menyudutkannya. "Persoalan PPDB sangat kompleks. Solusinya, tidak akan ketemu kalau kita saling me nyalahkan," ujar dia.

Azis pun mempersilakan mereka untuk menempuh ja lur hukum. Hal itu dila kukan jika mereka tidak mau menem puh dialog. "Pak Kabag Hukum to long siapkan segala sesuatu nya. Biar sekalian jelas, siapa yang salah dan benar," kata dia.

Beruntung, situasi mema nas berhasil diredam. Akhir nya disepakati bahwa mereka menyampaikan aspirasi, sedang kan jawaban dan dialog lanjutan akan dilakukan dua hari mendatang. Sementara kepada wartawan usai pertemuan tersebut, Azis berharap, tahun depan tidak akan ada lagi Perwali tentang PPDB. rep:lilis sri handayani ed: agus yulianto

Ikuti Whatsapp Channel Republika