JAKARTA -- Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian yang terkena pemotongan anggaran. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Sisriadi Iskandar mengatakan, hal itu tidak berdampak negatif terhadap pemodernisasian alat utama sistem senjata (Alutsisa).
Hal itu karena pemotongan anggaran di Kementerian Pertahanan lebih diperuntukan bagi anggaran nonoperasional. Sementara, pemodernisasian alutsista merupakan kegiatan operasional.
Apalagi, kata dia, Kemenhan sudah membeli alutsisa pada tahun anggaran 2010-2014 dan sudah dikontrak. ''Dalam inpres, pengadaan yang sudah dikontrak tidak dipotong,” katanya, Rabu (11/6).
Menurutnya, pembayaran alutsista yang sudah dibeli dan dikontrak dilakukan dengan jangka panjang dan dijamin oleh utang luar negeri. Sehingga, pemotongan anggaran tidak memengaruhi alutsista.
Total anggaran Kemenhan Rp 86,4 triliun dipotong Rp 10,5 triliun (12,7 persen). Sisriadi mengatakan, pemotongan anggaran di Kemenhan dilakukan pada kegiatan yang sifatnya nonoperasional. Seperti kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan perkantoran yang tidak berdampak langsung terhadap pertahanan negara.
Akan tetapi untuk perbatasan wilayah, pos anggarannya tetap dikerjakan karena itu berpengaruh. “Perjalanan dinas yang tidak prioritas, operasional tidak boleh tidak dipotong,” katanya.
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, pemotongan anggaran Kementerian Pertahanan akan menunda pekerjaan dan perencanaan Kemenhan. Dia mengaku menolak pemotongan anggaran tersebut karena hal itu akan menunda pekerjaan dan perencanaan Kemenhan.
Penundaan pekerjaan dan perencanaan yang dimaksud Muradi di antaranya pada modernisasi alutsista. Begitu pula penguatan kesejahteraan prajurit. Ia mengatakan, pemotongan anggaran pertahanan menunjukkan orientasi pertahanan Indonesia belum sampai pada tahap pengembangan yang ketat.
Muradi mengatakan, anggaran pertahanan yang ideal dengan jumlah anggota TNI dan sipil berkisar 320 ribu hingga 400 ribu anggota. ''Minimal perawatan Rp 160 triliun. Sementara, anggaran yang normal mencapai Rp 95 triliun hingga Rp 130 triliun,'' katanya.
rep:c75 ed: andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika