oleh:c78 -- BOGOR – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menawarkan konsep syariah sebagai pengganti demokrasi. Selama puluhan tahun diterapkan, demokrasi tak lantas membuat kualitas bangsa membaik, justru memburuk.
Ketua Dewan Pembina DPP HTI Rokhmat S Labib juga mendorong calon presiden (capres) melirik penerapan syariah. “Kita mengingatkan umat Islam kembali kepada khilafah. Para capres juga kami minta mendukung penerapan syariah secara menyeluruh,” katanya, Selasa (27/5).
Ia menegaskan hal itu dalam rangkaian Konferensi Islam dan Peradaban bertema Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Menurut Rokhmat, untuk mengubah kondisi bangsa Indonesia ke arah lebih baik, tak cukup dengan mengganti rezim. Penggantian sistem mutlak perlu agar penerapan syariah tak dibarengi kompromi, apalagi tawar-menawar antarkepentingan berbagai pihak.
Sampai saat ini, belum ada satu pun capres yang menunjukkan komitmennya pada penerapan syariah. "Namun, masih kita tunggu,karena umat seharusnya memilih pemimpin yang mau menerapkan sistem syariah," kata Rokhmat.
Jika berbicara soal kepemimpinan, lanjut dia, ada dua hal yang mesti diperhatikan, yakni figur dan sistem. Intinya, figur harus baik dan bersedia menjalankan sistem yang dicontohkan Rasulullah.
Anggota Dewan Majelis Syuro Sarekat Islam Fathul Adzim mengatakan, sistem khilafah mesti tegak di Indonesia, bahkan dunia. “Dalam agama, silakan saja kita bebas memilih, tapi dalam kehidupan pengelolaan alam ini harus dengan cara Islam," katanya.
Logikanya, Islam pernah membangun peradaban dunia 700 tahun dan menghasilkan kemajuan dalam bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Ia menyatakan, tak memedulikan pelaksanaan Pilpres 2014, tapi yang ia inginkan khilafah harus tegak.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto merasakan semangat yang luar biasa yang ditularkan massa HTI dalam memperbaiki bangsa ini. Ia mengaku berada dalam frekuensi yang sama dalam konteks itu.
Namun, pekerjaan rumah HTI yang terbesar adalah memahamkan konsep mereka agar dapat diterima semua warga Indonesia. Penerapannya juga nanti sejalan dengan realitas, sejarah, kondisi sosial politik, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurut dia, masih banyak yang menganggap sistem khilafah belum dapat diterapkan. Alasannya, belum sesuai dengan realitas kekinian. “Konsepnya masih perlu diuji,” katanya. ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika