REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Suriah menolak penyelidikan PBB yang diperluas terkait kecurigaan penggunaan senjata kimia dalam perang sipil. Insiden di Desa Khan al-Assal, Aleppo, bulan lalu menjadi jalan masuk penyelidikan PBB. Dan, organisasi internasional ini menghendaki timnya bisa beroperasi di seluruh negeri.
Sumber di Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta adanya penambahan tugas bagi tim. Ki-moon menginginkan agar mereka menyebar ke seluruh penjuru Suriah melakukan penyelidikan. Namun, Pemerintah Suriah menolaknya karena dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara.
Ia menyesalkan Ki-moon yang tunduk pada tekanan negara-negara yang sudah jelas mendukung pertumpahan darah di Suriah. “Suriah tak dapat menerima manuver Sekjen PBB,” kata sumber tersebut, seperti dikutip kantor berita SANA, Senin (8/4). Tindakan semacam ini bisa saja mengulangi peristiwa yang terjadi di Irak.
Dengan mengandalkan informasi Irak memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat (AS) melakukan invasi terhadap negara tersebut pada 2003. Suriah, ia menjelaskan, menghendaki tim teknis netral yang bakal mendatangi Khan al-Assal. Di Denhaag, Belanda, Ki-moon mengatakan klaim penggunaan senjata kimia mesti segera diselidiki. “Tak ada syarat dan pengecualian.”
Menurut Ki-moon, tim PBB masih berada di Siprus menunggu izin masuk ke Suriah. “Tim pendahulu ini dalam persiapan akhir sebelum menuju Suriah. Kami siap,” katanya dalam pembukaan review Konvensi Senjata Kimia di kantor pusat Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Dalam kurun waktu 24 jam, semua keperluan logistik siap.
Ki-moon menunjuk ilmuwan Swedia yang juga veteran dalam investigasi senjata Irak pada 1990-an, Ake Sellstrom, memimpin penyelidikan. Suriah menjadi salah satu negara yang tak meratifikasi CWC. Salah satu senjata kimia yang Suriah miliki adalah gas sarin. Pekan lalu, sejumlah diplomat mengungkapkan bahwa Suriah belum membuka akses yang diminta PBB.
Sebaliknya, pemerintahan Presiden Bashar al-Assad menuding oposisi yang memakai senjata kimia di Khan al-Assal. Alarabiya memberitakan, menurut Kepala OPCW Ahmet Uzumcu, situasi keamanan menjadi perhatian para penyelidik PBB. Pada Senin, lembaga kemanusiaan Save the Children meminta Dewan Keamanan PBB berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan anak-anak Suriah.
Dalam laporannya lembaga tersebut mengatakan, sejak awal anak-anak menjadi korban terlupakan. Mereka menghadapi kematian, trauma, dan menderita. “Mereka juga kini banyak direkrut oleh kelompok bersenjata.” Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan mereka dijadikan sebagai tameng manusia dalam pertempuran pihak yang bertikai.
Laporan SITE Intelligence Group, Selasa (9/4), menyebutkan bahwa Fron al-Nusra merupakan cabang Alqaidah di Suriah. Kelompok ini banyak bergerak melakukan perlawanan terhadap pasukan Assad. Tak jarang mereka berada di luar komando Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Mereka mengutip pernyataan pimpinan Alqaidah Abu Bakr al-Baghdadi.
Para pakar sudah lama menduga al-Nusra memperoleh dukungan dari Alqaidah. Al-Nusra menyatakan bertanggung jawab atas pengeboman di Damaskus dan Aleppo. N c62/ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika