Penerimaan siswa baru SMPN dan SMAN di Kota Depok, Jawa Barat, menimbulkan masalah. Hal itu terjadi karena meskipun Pemkot Depok telah menerapkan sistem online dalam penerimaan siswa baru, ternyata masih ada jalur tidak resmi yang disebut dengan jalur optimalisasi.
Penerimaan melalui jalur optimalisasi ini menimbulkan kisruh. Pertama, tidak pernah diumumkan dan tidak pernah ada dalam skema penerimaan siswa baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sebelumnya. Akibatnya, tidak semua orang tua murid tahu informasi ini. Hanya segelintir orang saja yang punya akses ke Dinas Pendidikan dan sekolah.
Kedua, jalur optimalisasi ini membebani sekolah. Sebab, sejumlah sekolah terpaksa menampung siswa melebihi kapasitasnya. Sekolah terpaksa mengorbankan laboratorium untuk dijadikan kelas baru atau menempatkan siswa di sekolah lain.
Ketiga, terjadi pungli. Menurut informasi yang dikumpulkan, pungli melalui jalur ilegal ini melibatkan anggota DPRD, LSM, Disdik, wartawan, dan pihak sekolah. Calon siswa dipungut uang jutaan rupiah. Padahal, melalui jalur resmi, calon siswa tidak dibebankan biaya apa pun. Keempat, mengancam terjadinya penurunan mutu sekolah akibat siswa yang diterima sebenarnya tidak memenuhi batas ambang nilai (passing grade) yang dipersyaratkan untuk masuk sekolah tersebut.
Pihak sekolah menyalahkan Disdik yang membuka jalur tidak resmi ini. Mereka mengatakan keberatan dan merasa terpaksa menerima siswa melalui cara ini. Pihak sekolah tidak kuasa menolak karena itu merupakan perintah dari Disdik. Sedangkan, pihak Disdik mengatakan membuka jalur optimalisasi dengan alasan untuk menampung aspirasi warga. Selain itu, katanya, langkah itu dimaksudkan untuk menampung siswa miskin.
Alasan itu aneh. Jika dimaksudkan untuk menampung aspirasi warga Depok, mestinya diumumkan secara terbuka. Nyatanya, jalur otimaliasasi tak pernah diumumkan. Sedangkan, alasan untuk menampung siswa miskin, dalam penerimaan siswa baru, warga miskin dan anak berkebutuhan khusus sudah disediakan kuota sebanyak 20 persen. Sama dengan jalur online, mereka tidak dibebankan biaya apa pun. Dan lagi, warga miskin mana yang sanggup membayar jutaan rupiah untuk masuk sekolah negeri melalui jalur optimalisasi?
Kita menyayangkan mengapa dibuka jalur lain di luar jalur resmi yang sudah ada. Penerapan sistem online itu sudah tepat. Itu akan memutus praktik titip-menitip dalam penerimaan siswa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerimaan siswa baru di manapun selalu diwarnai dengan titip-menitip siswa. Ada jatah guru, dinas, anggota DPR, LSM, sampai wartawan. Pihak sekolah terpaksa mereka menerima siswa itu.
Di sanalah praktik pungli subur. Tawar- menawar terjadi antara orang tua calon siswa dengan pihak sekolah secara langsung atau melalui calo. Dengan sistem online praktik seperti itu bisa diminimalkan. Sekolah juga tidak dipusingkan karena harus menerima siswa yang nilainya tidak memenuhi standar sekolah.
Kita mendorong Pemkot Kota Depok untuk menertibkan sistem penerimanaan siswa baru ini. Tidak boleh ada jalur lain selain jalur resmi secara online. Ini demi perbaikan mutu sekolah. Jangan sampai mutu sekolah menjadi turun karena terpaksa menerima siswa tanpa seleksi.
Kita juga mendorong Pemkot Depok untuk memperbaiki dan menambah fasilitas sekolah yang terpaksa menampung siswa di luar batas kapasitas sekolah. Misalnya dengan menambah kelas baru atau membangun laboratorium atau ruang lain yang terpaksa digunakan untuk menampung siswa jalur optimalisasi.
Kita juga mendorong agar siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan ini diberi sanksi. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, kita berharap praktik pungli dalam penerimaan siswa ini diusut tuntas. Dengan begitu, kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika