SURABAYA -- Purnawirawan TNI yang terlibat politik praktis diimbau untuk berpolitik secara santun. Mereka diminta tidak bermanuver yang merugikan bangsa dan negera, juga institusi TNI.
"Silakan membela kubu masing-masing capres-cawapres, namun jangan sampai saling menjatuhkan dan menjelekkan. Berpolitiklah secara santun, penuh etika, dan elegan," kata Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko saat bersilaturahim dengan sejumlah jurnalis senior di Surabaya, Rabu (11/6).
Sebagai junior dan generasi penerus di TNI, Wiratmoko mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini karena sejumlah purnawirawan TNI yang terjun ke dunia politik seperti lupa daratan, hingga kemudian membuka aib yang ada di institut TNI. Aib yang dimaksud pangdam adalah beredarnya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari militer, padahal di institusi TNI dokumen itu bersifat sangat rahasia. "Mudah-mudahan, para senior saya segera menyadari sikapnya dan tidak mudah diadu domba oleh orang dari luar TNI. Bagaimanapun, yang terkena dampaknya adalah institusi TNI," tambahnya.
Menurut Pangdam, seorang prajurit TNI harus memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, meskipun sudah pensiun dari kedinasan, kemudian terjun ke bidang lain, termasuk politik. "Sesama anggota TNI seharusnya tetap menjaga jiwa korsa. Jangan hanya ketika menjadi komandan meminta anak buah untuk solid, tapi sekarang justru saling membuka aib dan gontok-gontokan. Mengapa tidak dari dulu, kok baru sekarang," ujar jenderal berbintang dua itu.
Pada kesempatan itu Mayjen Eko Wiratmoko menambahkan bahwa Kodam V/Brawijaya siap mendukung Polri dalam pengamanan Pemilihan Presiden 2014 di wilayah Jatim agar berjalan aman, lancar, dan kondusif. "Kita siapkan sekitar 2.500 personel untuk pengamanan pilpres. Kalau jumlah itu dirasa masih kurang, siap kita tambah. Sejauh ini, kondisi keamanan di Jatim cukup kondusif dan mudah-mudahan hal itu terus berlangsung hingga pelaksanaan pilpres pada 9 Juli," katanya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan, pihaknya tidak ingin memberikan komentar mengenai bocornya surat DKP tentang pemecatan Prabowo pada 1998. Menurut Fuad, jika pihaknya memberikan komentar maka akan dianggap tidak netral. “Kita tidak ingin mengurusinya,” ujar Fuad Basya.
Ia menuturkan, pihaknya juga belum mengetahui apakah surat tersebut benar atau tidak. Fuad mengaku, tidak akan melakukan tindakan apa pun terhadap bocornya surat tersebut karena hal itu menyangkut pemilihan presiden.
Menurutnya, pihaknya tetap akan netral dalam pemilihan presiden 9 Juli. Sementara itu, aparat TNI bertugas di wilayah Kabupaten Mimika, Papua, bertekad atau berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas pada Pemilu Presiden 2014.
Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Raffles Manurung mengatakan, dalam berbagai kesempatan dirinya sudah mengingatkan anggota untuk menjaga sikap netralitas. Hal itu sesuai petunjuk dan arahan dari komando atas. "Bila ada anggota yang melanggar, hukuman paling berat bisa dipecat dari keanggotaan TNI. rep:c75/antara ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika