JAKARTA --Sejumlah anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Forum Peduli PPP (FPP) meminta partai berlambang Ka'bah itu tidak menjadi oposisi. Sebab, oposisi memiliki manfaat yang kecil dalam konteks pembangunan bangsa.
"PPP tidak boleh oposisi.Manfaatnya kecil, jadi kami tinggalkan," kata anggota Majelis Syariah PPP Muhammad Rodja, Senin (18/8). Dia menga takan, PPP memang pernah menjadi oposisi pada era Orde Baru.
Namun, kata Rodja, sekarang ini tidak mungkin PPP menjadi oposisi. Untuk mengubah sikap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dia pun mendesak PPP untuk segera menggelar muktamar hingga akhir bulan ini.
Jika tidak, maka FPP akan melakukan tindakan mendemisionerkan partai. "Kami yang mendirikan partai kok, dan itu bisa dilakukan manakala DPP mengabaikan keputusan mukernas dan menganggap persoalan ini sebagai hal biasa saja," kata dia.
PPP sudah memutuskan bertahan dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, sikap tersebut memang bisa berubah pada muktamar mendatang.
Hasil muktamar memang da pat menentukan apakah partai akan bergabung dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau tidak. Kendati demikian, dia menyatakan, Muktamar PPP digelar bukan untuk mengubah sikap PPP.
Selain itu, menurut dia, PPP menghormati proses sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK merupakan hasil final Pilpres 2014. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan pemenangnya Jokowi," kata dia.
Yani menambahkan, PPP akan menggelar muktamar setelah putusan MK. Dia juga menyatakan PPP tidak lantas menjadi oposisi meski tidak bergabung dalam pemerintahan.
Sebab, PPP akan menjadi penyeimbangan pemerintahan yang berkuasa periode mendatang.Ketua DPP PPP Achmad Dimyati Natakusumah meminta semua kader menghormati kepengurusan PPP yang dipimpin Suryadharma Ali hingga muktamar berikutnya diselenggarakan. "Jangan karena ingin jadi menteri, meminta ketua umum mundur," kata dia.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membuka pintu pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) apabila ingin bergabung dalam koalisinya.
Meski demikian, Jokowi mengaku hingga saat ini belum pernah bertemu dengan perwakilan dari partai berlambang Ka'bah tersebut."Bagus (kalau ingin bergabung), tapi belum bertemu,"ujar dia, di Balai Kota DKI, Senin (18/8). Menurut Jokowi, semakin banyak partai yang bergabung akan semakin baik, sebab akan menambah kekuatan di parlemen nanti.
Sehingga, kata dia, program-program kerja yang sudah dirancang tidak dijegal oleh partai oposisi. "Ya lebih memper cepat proses-proses persetujuan di dewan," ujar dia. Jokowi juga sedang melakukan pen- jajakan dengan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya. rep:Halimatus Sa'diyah/Muhammad Akbar Wijaya/c73/antara, ed:ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika