JAKARTA --Tim Transisi sedang menggodok lima opsi perampingan kabinet yang akan diterapkan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Opsi-opsi tersebut ditargetkan selesai pada Rabu (27/8) pekan depan dan akan diserahkan kepada Jokowi-JK."Jadi ada lima opsi perampingan kementerian.
Tadi (kemarin) pagi mulai dirancang opsi ketiga,"kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8).
Andi menyebutkan, opsi pertama adalah status quo, yaitu jumlah kementerian dalam pemerintahan 2014-2019 akan sama dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 34 kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Opsi kedua, jumlah kementerian akan lebih ramping menjadi 27 dengan menyisakan satu wakil menteri, yakni di Kementerian Luar Negeri. Hal ini berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian. Karena itu, akan ada beberapa penggabungan di kementerian.
Kementerian Perindustrian akan digabung dengan Kementerian Perdagangan. Kementerian Ke daulatan Pangan yang menggabungkan bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain penggabungan, kata dia, juga ada pemisahan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dipisah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi dua kementerian, yakni pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi (dikti). Dikti akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Dia melanjutkan, opsi ketiga menggunakan pendekatan fungsional. Opsi ini akan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang selama ini tersebar di kementerian-kementerian. "Tapi, kami belum tahu berapa jumlah menterinya," ujar Andi.
Opsi yang keempat, kata Andi, merupakan kabinet ideologis berbasis Trisakti. Namun, Andi meng aku belum membahas formula opsi ini. Opsi ke lima merupakan pendekatan dari gabungan keempat opsi yang ada. "Empat pendekatan itu digabungkan untuk menghasilkan satu bangunan struktur kementerian 2014-2019," kata dia.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, PKB akan menyerahkan Buku Hijau ke pada Jokowi-JK. Buku Hijau berisi masukan soal struktur kabinet dan kebijakan pemerintah mendatang."Buku Hijau akan kami serahkan usai Muktamar PKB di Surabaya pada 30-31 Agustus nanti," kata dia.
Karding menyatakan, Buku Hijau tidak berisi nama-nama menteri yang diusulkan PKB. Buku Hijau hanya berisi penguatan atas program visimisi yang telah disampaikan Jokowi-JK selama kampanye. "Di sana ada penguatan pertanian, maritim, ekonomi kreatif, dan ekonomi rakyat,"kata dia.
PKB akan melibatkan tim pakar khusus untuk menyusun Buku Hijau. Karding berharap Buku Hijau bisa menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun mendatang. rep:Mas Alamil Huda/Muhammad Akbar Wijaya ed:ratna
Ikuti Whatsapp Channel Republika