BALAI KOTA — Moda transportasi monorel dinilai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak cocok dibangun di Jakarta. Alasannya, menurut Basuki, monorel tidak bisa mengikuti perkembangan pembangunan Jakarta yang begitu dinamis.
“Tapi yang jelas, monorel enggak akan bisa berkembang pesat. Karena dia kalo ketemu ini (bangunan baru) enggak akan bisa. Jakarta kan dinamis,” kata Basukiseusai memberikan pengarahan dalam seminar transportasi publik di Pullman, Jakarta, Kamis (26/6).
Ahok berkata, monorel yang konstruksi pancangnya menggunakan beton tidak bisa diubah dan ditambah jalurnya di kemudian hari. Padahal, menurut Ahok, pembangunan di Jakarta selalu berjalan terus-menerus.
Sekarang untuk mengeluarkan izin pembangunan rumah susun dan apartemen, Pemprov DKI mensyaratkan agar lokasinya didukung infrastruktur, seperti mass rapid transit (MRT) dan monorel. Kendalanya, jika jalur monorel sudah jadi, akan susah untuk menghubungkan dengan jalur-jalur baru.
Karena itu, Ahok menilai sistem transportasi massal paling ideal di Jakarta yakni berbasis rel seperti
kereta dan MRT yang sedang dalam konstruksi. “Sedangkan, ini kan untuk kategori jarak-jarak pendek
dengan jumlah penumpangnya relatif sedikit, lebih cocok dengan light rail transit (LRT) dan bus tingkat,” ucap dia.
Sementara itu, untuk proyek MRT koridor selatan-utara fase kedua akan dilanjutkan dengan studi kelayakan. Proses pembangunannya sendiri akan dimulai awal 2015.
Studi baru akan dilakukan setelah proses lelang selesai. Untuk anggarannya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, telah disediakan Japan International Cooperation Agency (JICA) sekitar Rp 150-200 miliar. “Studi mendalamnya akan dimulai tahun depan,” ujar Dono.
Koridor fase kedua ini akan meng hubungkan Bundaran Hotel In do nesia - Kampung Ban dan, Jakarta Utara. Rute sepanjang delapan kilometer ini, memiliki delapan stasiun ba wah tanah dan satu depo di Kam pung Bandan, Jakarta Utara. Dika ta kan Dono, studi kelayakan itu selama se tahun.
Sedangkan, untuk biaya proyek, kata dia, ada beberapa perusahaan swasta dan bank asing yang berminat
mendanai pro yek tersebut, di samping pemerintah. “Bisa kalau pemprov mau da nai sendiri. Tapi kan sayang kalau dananya semua 15-16 triliun dilarikan ke kami.” rep:c63/c82 ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika