JAKARTA -- Eggi Sudjana, kuasa hukum mantan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menjadi tersangka kasus korupsi bus Transjakarta Udar Pristono, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang belum memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk dimintai keterangan.
Diutarakan Eggi, pada berita acara pemeriksaan (BAP), Udar menyatakan sembilan kali membuat laporan tertulis kepada Jokowi. Maka, dengan konteks bawahan ke atasan, Jokowi mengetahui dengan persis pengadaan bus Transjakarta yang berkarat.
"Mengapa jaksa agung lewat Jampidsus koktidak pernah panggil Jokowi?" ujarnya kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (19/9).
Jika menukil Pasal 27 Ayat 1 UU 1945, kata Eggi, kedudukan semua warga negara di depan hukum sama tanpa kecuali. Apalagi, Jokowi sebelumnya menyatakan siap di periksa terkait penangkapan mantan anak buahnya tersebut.
"Kejaksaan mengapa gak berani?Apa karena (Jokowi) sudah jadi presiden terpilih? Ini berarti tidak mematuhi UU 1945," kata Eggi.
"Dia (Jokowi) tahu persis sesuai dengan spesifikasi yang dia mau.Tapi, mengapa menyalahkan anak buah? Ini manipulasi mental pejabat yang tidak patut ditiru," tuding Eggi. Karena itu, ia meminta Kejakgung segera menghentikan (SP3) dan mengeluarkan Udar yang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, Rabu (17/9) malam.
Pada saat yang sama, Jokowi mengaku siap dimintai keterangan oleh Kejakgung. "Itu wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan, ya kita datang," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Kamis (18/9).
Tapi, Jokowi menegaskan ia sama sekali tak terlibat dalam korupsi tersebut. Jokowi menyebut Udar sebagai bawahan yang tak mematuhi instruksi atasan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejakgung Widyo Pramono menjelaskan pihaknya harus menunggu pen dapat penyidik untuk memanggil Jokowi. "Tinggal menunggu bagaimana pendapat jaksa penyidik, semua bertahap," katanya. rep:c75, ed:karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika