PASAR MINGGU -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan kepada sejumlah kota penyangga, dinilai bisa memperkuat kerja sama guna mengatasi berbagai masalah di Ibu Kota. Sehingga, persoalan di Jakarta bisa lebih cepat terselesaikan.

Tahun depan, pemprov akan memberikan Rp 100 miliar kepada masing-masing wilayah penyangga. Jumlah itu naik 10 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 10 miliar. Menurut pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna, bantuan itu bakal membuat kota-kota penyangga lebih mudah membangun transportasi yang memadai. Sekaligus, membantu mengatasi persoalan banjir, sampah, serta kemacetan di Jakarta.

Foto:JAFKHAIRI/ANTARA

Sebuah angkutan kota melintas disamping bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jabar.

Yayat berpendapat, bantuan itu juga menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi berbagai persoalan Ibu Kota. "Baguslah, berarti Pak Ahok (Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) serius untuk benahi persoalan di Jakarta," ujar Yayat, di Jakarta, Selasa (23/9).

Yayat berpendapat, dengan bantuan dana yang besar, kota-kota penyangga merasa lebih diperhatikan. "Sehingga, tanggung jawab mereka untuk atasi persoalan Jakarta lebih besar," kata dia menjelaskan.

Ia juga tidak sependapat jika kenaikan dana hibah tersebut bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sebab, menurut pengamat dari Universitas Trisakti ini, pemberian Rp 800 miliar kepada delapan kota penyangga tidak banyak berpengaruh dengan APBD DKI yang hampir mencapai Rp 90 triliun.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai, peningkatan dana bantuan itu akan berdampak baik. Sebab, permasalahan utama di Ibu Kota, seperti kemacetan dapat tertangani dengan pembangunan transportasi massal di daerah-daerah penyangga.

"Peningkatan dana bantuan ke wilayah-wilayah penyangga diharapkan semakin mendorong mereka memiliki transportasi massal yang terintegrasi dengan Ibu Kota," ujar ketua DTKJ Edi Nursalam, Rabu (24/9).

Edi menjelaskan, setidaknya 60 persen pengguna kendaraan pribadi di Jakarta berasal dari kota-kota satelit. Kebanyakan warga di wilayah tersebut memilih naik kendaraan pribadi karena akses angkutan umum yang sulit.

Tangerang, contohnya. Stasiun kereta api di Tangerang cenderung jauh dan sepi dari fasilitas angkutan umum dalam kota. Fasilitas parkir bagi warga yang ingin menggunakan kereta dan menitipkan motor di stasiun, menurut Edi, juga masih kurang.

"Angkutan umum di wilayah penyangga harus lengkap dan menjangkau permukiman. Fasilitas parkir di stasiun atau terminal juga harus diperhatikan," imbuh Edi menyarankan.

Pemerintah Kota Tangerang akan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan banjir dan kemacetan. Sebagai daerah mitra Ibu Kota, Tangerang turut menyumbang permasalahan tersebut.

"Karena, beberapa masalah Jakarta memang disebabkan Tangerang dan beberapa masalah Tangerang disebabkan oleh Jakarta," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Selasa (23/9).

Di Balai Kota, Wagub Basuki menjelaskan, tujuan pemprov menaikkan jumlah bantuan untuk kota-kota penyangga agar bisa segera menuntaskan masalah di Ibu Kota, khususnya kemacetan dan banjir. Ia menegaskan, jumlah dana bantuan yang diberikan untuk setiap wilayah akan disamaratakan. "Kami berencana beri Rp 100 miliar pada tiap wilayah mitra. Tidak masalah kebutuhan beda-beda, yang penting masalah Ibu Kota beres," ujar Basuki di Balai Kota, Selasa (23/9).

Namun, pemprov masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI untuk menggelontorkan dana hibah tersebut. Menurut Wakil Ketua sementara DPRD DKI M Taufik, persetujuan dana bantuan tersebut masih harus dipikirkan matang-matang."Uang Rp 100 miliar bukanlah jumlah yang sedikit," kata Taufik. rep:c81/c89/c66 ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika