Tragedi runtuhnya crane Masjidil Haram dan Terowongan Mina pada musim haji 2015 membuat Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencari inovasi-inovasi terkait keselamatan jamaah Indonesia. Salah satunya adalah upaya pengadaan gelang GPS untuk setiap jamaah haji 2016 agar tetap dapat terlacak saat mereka tersesat. Bagaimana persiapan pemerintah menyambut musim haji 2016? Berikut wawancara wartawan Republika, Ratna Ajeng Tejomukti bersama Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, belum lama ini.
Bagaimana perkembangan pembahasan haji 2016?
Sudah dibentuk Panja BPIH untuk 2016 dan mulai 18 Februari sudah dimulai pembahasan panja bersama Komisi VIII DPR RI untuk menentukan besaran BPIH tahun 2016. Kami mengusulkan tidak beda dengan 2015 rata-rata 2.717 dolar AS. Karena, satu embarkasi ke embarkasi yang lain berbeda-beda. Kurang lebih sama dengan 2015 komponen-komponen biayanya.
Meskipun dari sisi pelayanan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, seperti pengadaan makanan selama di Makkah, sebelumnya mereka sehari sekali makan selama 15 hari. Sekarang, setelah dihitung efektif, ada 12 hari, tetapi setiap hari dua kali makan, jadi sebanyak 24 kali mereka mendapatkan makanan. Menjadi 12 hari karena empat hari sebelum wukuf dan lima hari setelah nafar sani itu adalah saat lalu lintas di Makkah hampir ditutup.
Masa-masa itu tidak memungkinkan untuk mendistribusikan makanan ke pemondokan, katering manapun tidak bisa. Karena itu, 12 hari dihitung dari kedatangan hingga ke Tanah Air. Kalau di Madinah, selalu mendapatkan makanan, dua kali makan dan satu sarapan. Kemudian, transportasi darat untuk jamaah dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, atau Makkah ke Jeddah, atau sebaliknya, itu sudah kita perbarui sehingga kondisinya lebih baik.
Kita akan mencoba uji coba gelang untuk GPS. Ini karena peristiwa Mina (musim haji 2015) cukup menginspirasi kita. Namun, kita tidak bisa menerapkan pada semua jamaah. Saat ini, sifatnya masih uji coba karena biaya tidak murah, kita akan khususkan bagi jamah lansia, setidaknya mereka ada kemungkinan dan berpotensi hilang lebih besar.
Berapa persen lansia yang akan diberikan gelang GPS?
Persentasenya 8.000 hingga 10 ribu jamaah lansia. Kita sambil juga melihat bekerja alat ini seperti apa, kalau simulasi sudah beberapa kali karena ada rekanan ada beberapa, kita minta presentasi, simulasi relatif tidak ada masalah. Namun, kita tidak tahu nanti diterapkan di sana (Arab Saudi) harus kita lihat itu sambil pembenahan yang lain juga terkait dengan meningkatkan pembinaan jamaah haji.
Manasik akan ditingkatkan, tahun lalu hanya enam kali, empat kali di kecamatan dan dua kali di kabupaten/kota. Tahun ini kita tingkatkan 10 kali, tujuh kali di kecamatan dan tiga kali di kabupaten/kota. Ini tuntutan jamaah haji, mereka ingin lebih banyak porsi pembinaan.
Terkait KBIH, kita sedang berpikir keras untuk melibatkan pembimbing haji dari KBIH agar kualitas manasik lebih baik. Kita juga sedang menggagas bagaimana yang gagal berangkat ini karena meninggal, sakit keras, dan kesibukan lain atau satu dan lain hal, yang menggantikan dia itu bisa ditentukan oleh dia sendiri.
Sehingga, bisa memberikan keadilan meskipun tidak mudah, kami mencoba lakukan simulasinya, ahli warisnya yang menggantikan, tapi tidak gampang, ahli waris bisa banyak, bisa saja nanti istrinya mau, anak, saudara kandung juga mau. Iya kalau istrinya satu, lha kalau empat bagaimana? Dan, empat-empatnya mau menggantikan. Itu kan perlu diatur mekanisme dan sedang kita dalami.
Apakah BPIH 2.700 dolar AS sudah termasuk harga gelang GPS itu?
Iya sudah termasuk, tapi tahap awal tidak seluruhnya mendapatkan. Ini masih tahap uji coba, rekanan yang menawarkan lokal, ada beberapa yang menyampaikan. Ada tujuh penawaran, ini merupakan gelang biasa, tapi tinggal dimasukkan chip, kemudian dimonitor pemakai gelang sedang berada di mana melalui GPS. Melalui satelit, di manapun jamah berada dapat terdeteksi, memudahkan untuk memonitor pergerakan dan sangat membantu jika ada jamaah tersesat.
Terkait pemondokan bagaimana untuk 2016?
Kaitan pemondokan di Madinah, wilayah markaziyah berupaya radius tidak lebih dari 800 meter dari Masjid Nabawi. Semoga tahun ini tidak berubah dari tahun lalu. Namun, di Makkah tidak terhindarkan dengan perluasan haram, renovasi hotel-hotel tua jadi agak menjauh.
Kami menyiasatinya dengan bus shalawat, bus yang beroperasi 24 jam nonsetop untuk mengangkut jamaah yang berada di wilayah lebih dari dua kilometer, mereka yang mendapatkan fasilitas bus shalawat hanya jamaah Indonesia.
Itu hanya untuk jamaah haji kita dan kita akan padatkan wilayah operasi bus shalawat, hanya enam wilayah. Kalau tahun lalu 12 titik, operasionalnya terlalu ribet, banyak titik yang harus dikover, pemondokan haji hanya ada di enam lokasi untuk tahun ini.
Bagaimana masalah kuota haji?
Tampaknya akan sama dengan tahun lalu meskipun kita akan terus perjuangkan 10 ribu. Saya akan ke Arab Saudi, di Jeddah, akan tanda tangan MoU, berapa kuota pasti untuk Indonesia. Yang pasti, tidak berubah dari tahun lalu, terkena 20 persen setiap negara dari kuota normal karena renovasi (Masjidil) Haram, tapi khusus kita, Raja Salman sudah menjanjikan 10 ribu ketika berkunjung ke Jeddah. Tinggal tuangkan hitam di atas putih dalam bentuk kesepakatan.
Bagaimana perencanaan haji tahun-tahun ke depannya dan optimalisasi dana haji?
Jadi, sejak tahun lalu ada Undang-Undang Badan Pelaksana Keuangan Haji (UU BPKH), sebenarnya sekarang ini antara penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji, dua hal yang tidak lagi ditangani Kemenag seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini sudah akan dibentuk BPKH, kita tinggal menunggu PP dan perpres ditandatangani presiden, nanti dibentuk pansel, dewan pelaksana, dan badan pengawas. Sehingga, seluruh hal ihwal keuangan haji ditangani badan ini.
Kemenag hanya mengurus penyelenggaraan haji, sementara keuangan akan ditangani oleh badan ini. Badan ini oleh UU Nomor 34 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk menginvestasikan seluruh dana haji, termasuk dana abadi umat, dana optimalisasi, dan setoran awal yang jumlahnya puluhan triliun rupiah.
Selama ini, tidak termanfaatkan optimal dan maksimal hanya ditempatkan di sukuk dan deposito karena kita tidak ada landasan hukum yang dibenarkan untuk menginvestasikan ke bentuk lain. Sekarang melalui UU BPKH, punya kewenangan yang besar, bisa beli pesawat sendiri, membangun properti dengan prinsip syariah, likuid, dan prudent.
Apa saja saran Menag untuk BPKH?
Kami akan serahkan sepenuhnya kepada badan. Badan ini di luar Kementerian Agama dan langsung di bawah presiden. Kami berharap seperti yang tercantum dalam undang-undang badan ini diisi oleh orang profesional, tidak harus birokrat, tetapi ahli investasi dan dapat mengelola keuangan dengan baik. Jadi, kita berharap badan ini mampu mengembangkan dana yang cukup besar memiliki nilai kemanfaatan seluruhnya jamaah haji.
Bagaimana agar masalah visa haji tidak terjadi lagi pada tahun ini?
Jadi, kemarin itu pengalaman amat sangat berharga bagi kita sehingga tidak boleh terulang kembali. Kita telah melakukan pendalaman mengapa bisa terjadi keterlambatan. Pertama, karena proses konsekuensi dari penerapan e-hajj. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem pendataan terbaru jamaah haji di dunia tidak hanya di Indonesia dalam satu paket, terintegrasi berbasis elektronik.
Satu paket terdiri atas nomor paspor, jenis penerbangan, hotel di mana, katering pakai apa, naqabah dari Jeddah ke Makkah, Makkah ke Madinah pakai apa, maktab berapa, da di Arafah maktabnya di mana. Semua informasi tersebut harus dimasukkan ke dalam satu paket berbasis elektronik. Kebijakan satu paket itu datangnya di sepertiga saat kita sudah mengurus dalam bentuk yang konvensional. Sehingga, sepertiga yang sudah diurus harus diulangi lagi dan entri data tidak memiliki waktu yang cukup.
Kedua, belajar dari pengalaman, ketika melakukan pengelompokan kloter tidak berdasarkan jamaah yang telah memegang visa. Pembentukan kloter sudah lebih dulu, ternyata ada beberapa anggota kloter yang visanya belum keluar karena pemaketan yang belum selesai. Belajar dari itu, nanti pembentukan kloter berada di akhir. Kloter dibentuk berdasarkan jamaah yang telah memegang visa. Tidak ada lagi pengalaman ada kloter yang anggotanya tercecer di kloter pertama, tapi visanya belum keluar. Tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. n ed: andri saubani
***
Tantangan Satu Tahun Menjadi Menteri Agama
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengakui, mengurusi agama sungguh pekerjaan yang sangat luar biasa. "Agama itu barang yang abstrak, tetapi punya daya sensitivitas luar biasa yang ditimbulkan," ujar dia kepada Republika di kantornya, pertengahan Februari lalu.
Berbicara mengenai agama nyaris sulit sekali menemukan orang yang dapat berpikir dan bertindak objektif. Karena, subjektivitasnya tinggi sekali. "Kalau sudah bicara agama, masing-masing kita puya agama dan keyakinan sendiri dengan karakteristik seperti itu, di tengah-tengah masyarakat majemuk, mengurusi agama di Indonesia tidak bisa memuaskan semua pihak," jelas dia.
Sehingga, Lukman membutuhkan kearifan dan tingkat moderasi tinggi agar masing-masing pihak dapat menghargai dan menghormat keragaman yang ada. Contohnya, saat membuat RUU Perlindungan Umat Beragama, terdapat perbedaan pendapat dari aliran yang berpaham kanan sekali dengan yang kiri sekali. Masalah lain mengenai aturan pihak yang menetapkan aliran tertentu dianggap sesat.
Perlu adanya regulasi yang disepakatai bersama terkait masyarakat beragam yang majemuk ini. Agar mereka memiliki titik temu untuk mampu saling toleransi. Ini sangat dibutuhkan untuk Islam dengan beraneka ragam aliran dan juga aliran kepercayaan yang jumlahnya ratusan di Indonesia.
Selama satu tahun kepemimpinannya dalam Kabinet Kerja ini, Lukman sangat bersyukur. Rasa senangnya diwujudkan dalam jabatan yang diembannya. "Saya sangat bersyukur mendapatkan kehormatan luar biasa menjadi menteri agama, jabatan ini selain amanah, juga menjadi suatu yang berarti," ujar dia.
Mengurusi agama merupakan mengurusi hal yang khas, vital, dan penting di Indonesia. Karena, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Lukman mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo yang merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Selama menjabat menjadi menteri agama, Lukman merasa terbantu dengan staf jajaran kementerian. Mereka mau bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika bekerja didukung penuh oleh jajaran pemerintahan. ed: Andri Saubani
