REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI--Libya, Kamis, membantah tuduhan bahwa negara itu telah memutuskan pasokan air dan listrik ke kota yang dikuasai pemrotes, Misrata.
"Kami mendengar desas-desus itu bahwa pemerintah secara sengaja telah menghentikan pasokan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Khaled Kaim. "Itu cuma masalah teknis akibat kerusakan dan penjarahan."
Penduduk Misrata mengatakan kota itu diserang oleh pasukan pemerintah yang telah memutuskan pasokan dasar dan secara efektif mengepung kubu utama terakhir pemrotes di Libya barat.
Ketika berbicara bersama Kaim, beberapa pejabat yang bertugas menangani kebutuhan pokok mengatakan pasokan listrik dan air serta layanan telekomunikasi memang telah terputus ke Misrata selama empat hari belakangan. Tapi itu murni karena masalah teknis.
"Kami tidak memutus itu," kata manager perencanaan di perusahaan air negara, Omar al-Mislati kepada wartawan. Omar al-Mislati mengatakan sebanyak 70.000 orang di Misrata --kota dengan 300.000 warga-- tak mendapat akses ke air akibat gangguan teknis dan kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran.
Sementara itu, seorang pejabat di perusahaan listrik negara, Mustafa Hassan mengatakan, "Akibat krisis di Misrata, pasokan listrik ke Misrata telah sangat terganggu."
"Saya sangat tak sependapat dengan mereka yang mengatakan itu sengaja diputus," katanya. Ditambahkannya, 10.000 orang di Misrata tak memperoleh listrik akibat gangguan tersebut.
Pemrotes dan warga di Misrata telah mengatakan pasukan pemimpin Libya Muamar Gaddafi pada Rabu (23/3) melanjutkan serangan mereka kendati ada serangan udara Barat sebelumnya yang ditujukan untuk melindungi warga sipil. Kaim membantah pemerintah terlibat dalam setiap operasi militer.
"Kami percaya gencatan senjata buat semuanya, bukan cuma tentara reguler pemerintah," katanya. "Pemberontak, milisi bersenjata tak boleh dibiarkan menarik manfaat dari serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan koalisi. Serangan udara mesti dihentikan segera."
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam penggunaan kekerasan di Libya barat, tempat pasukan pemerintah bentrok dengan gerakan oposisi penentang pemerintah Gaddafi.
Sekjen PBB, seperti yang disampaikan jurubicaranya, Martin Nesirky, di Markas Besar PBB, New York, Rabu, mengecam pengunaan kekerasan di Libya bagian barat, termasuk di kota Zintan dan Misrata.
"Sekali lagi, Ban meminta semua pihak untuk segera mengakhiri kekerasan, seperti yang diamanatkan oleh resolusi Dewan Keamanan 1970 dan 1973 yaitu kewajiban untuk melindungi warga sipil," kata Nesirky.
Sekjen PBB juga mengingatkan siapa pun yang melanggar hukum kemanusiaan internasional harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Resolusi 1973, yang disahkan pekan lalu oleh Dewan Keamanan melalui pemungutan suara --10 anggota mendukung dan lima lagi abstain, antara lain mendesak gencatan senjata segera dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika