REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI-Pemerintah Libya siap merundingkan pembaruan seperti pemilihan umum atau referendum tapi pengunduran diri pemimpin Muamar Gaddafi tak perlu dibicarakan, kata jurubicara pemerintah, Selasa.

"Bagaimana Libya diperintah, ini adalah masalah yang berbeda. Jenis sistem politik apa yang diterapkan di negeri ini? Ini bisa dirundingkan, kami bisa berbicara mengenai itu," kata jurubicara Mussa Ibrahim kepada wartawan. "Kami bisa memiliki apa saja, pemilihan umum, referendum."

Ibrahim mengatakan Gaddafi adalah "katup keselamatan" bagi persatuan rakyat dan suku di negeri tersebut. "Kami kira ia sangat penting untuk memimpin setiap peralihan menuju model demokrasi dan transparan," tambahnya.

Namun pemberontak, yang memerangi Gaddafi, pada Senin (4/4), dengan tegas menolak setiap kesepakatan perdamaian yang membiarkan putra Gaddafi memegang jabatan di negara yang dicabik pertempuran itu.

Saat utusan Gaddafi tiba di Turki untuk pembicaraan tentang "peta jalan" yang mungkin dihasilkan, petempur pemberontak melancarkan upaya baru untuk merebut kembali Brega, dan bergerak maju ke pinggiran kota penghasil minyak tersebut tapi mereka dipukul mundur lagi oleh tembakan artileri.

Mantan penguasa kolonial Libya, Italia, mengumumkan negara itu bergabung dengan Prancis dan Qatar dalam mengakui Dewan Nasional Peralihan pemberontak (TNC), dan menyatakan negara tersebut akan mengirim kapal dan pesawat guna mengungsikan orang yang cedera dari kota terkepung Misrata.

Pemberontak berkeras seluruh keluarga Gaddafi harus meninggalkan Libya sebelum tercapainya gencatan senjata, di tengah laporan pemerintah Gaddafi mengupayakan gencatan senjata dan anak-anaknya ingin mengawasi peralihan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika