REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG-- Puluhan guru dan karyawan "British School Internasional" Bintaro, mogok mengajar dan kerja selama tiga hari. Mereka mogok sebagai bentuk penolakan terhadap sikap yayasan yang memberhentikan
karyawan tanpa memberikan pesangon.
"Yayasan telah bersikap arogan dan tidak manusiawi dengan memberhentikan orang dari pekerjaannya tanpa adanya hak yang diberikan," kata Ketua Serikat Pekerja British Internasional School Bintaro, Sari Putri ditemui saat melakukan aksi demo di depan sekolah, Rabu.
Sari yang menjadi korban pemecatan bersama keempat rekan lainnya menuturkan, pengabdian kerjanya selama 13 tahun di BIS Bintaro, mengatakan tidak mendapat apresiasi dari pihak yayasan. Selain itu, ia menyoroti ketidakadilan gaji.
Untuk guru dengan status Warga Negara Asing (WNA), memperoleh pendapatan sebesar Rp 35 juta per bulan. Sedangkan untuk guru Warga Negara Indonesia, hanya mendapat Rp 20 juta per bulan. Padahal, tugas dan kewajiban guru WNI dan WNA sama. Namun, pihak yayasan lebih memperhatikan guru dengan status dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri.
"Kenapa gaji guru bisa berbeda. Padahal tugas dan kewajibannya sama. Apalagi, biaya sekolah untuk murid SD di BIS, bisa mencapai 110 juta per bulan," katanya.
Jumlah Warga Negara Indonesia yang bekerja di British Internasional School, sebanyak 300 orang dengan pekerjaan sebagai guru hingga cleaning service. Sedangkan pekerja WNA jumlahnya mencapai 120 orang dengan pekerjaan sebagai guru dan manajemen.
"Kami akan berikan waktu tiga hari bagi yayasan untuk memenuhi tuntutan dan memberikan keadilan. Bila tidak, maka para karyawan dan guru akan melaporkan ke pemerintah," katanya.
Kemal Siregar, penasehat hukum BIS Bintaro menuturkan, aksi yang dilakukan pekerja dan guru dinilainya berlebihan karena menganggu aktifitas belajar. Mengenai tuduhan telah terjadi ketidak adilan, ia menilai semuanya sudah dilakukan oleh pihak yayasan sesuai dengan jabatan dan status yang ada.
Yayasan BIS, menolak memberikan komentar dan menemui pendemo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika