REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan membangun dua juta unit rumah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat dalam jangka waktu lima tahun.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, di Pontianak, Rabu (11/5), dua juta unit rumah itu berupa rumah susun maupun rumah sederhana sehat untuk warga masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.
"Untuk memenuhi target pembangunan rumah bagi masyarakat tersebut, pemerintah mengajak para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pengembang maupun pemerintah daerah setempat," katanya.
Salah satunya, kata Jakius, dengan mengupayakan pembangunan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengatakan jumlah kebutuhan rumah di Indonesia berdasarkan data Bappenas mencapai 710.000 unit per tahun. Menurut dia, kebutuhan itu akan bertambah setiap tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk Kalbar.
Jakius Sinyor mengatakan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan adil, sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman hingga tahun 2025 mendatang adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.
"Sebab, akan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," katanya.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, telah ditargetkan penyediaan rumah layak huni sebayak 1.500.000 unit yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan dukungan sistem pembiayaan yang memadai," imbuhnya.
Ia mengakui, permasalahan yang kerap muncul diantara target yang ingin dicapai oleh Dinas PU, salah satunya adalah keterbatasan penyediaan rumah dari pihak pengembang selain juga karena pemukiman kumuh yang semakin luas.
"Salah satunya faktor kendala adalah keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan dan juga belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses daya beli masyarakat menengah ke bawah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika