REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Dalam Negeri Inggris, Theres May, mengkritik universitas di negari itu atas 'kepuasan terhadap diri sendiri' dalam menghadang ekstremisme Muslim. Kritikan itu ia sampaikan ketika ia bersiap mempublikasikan strategi terbaru pemerintah dalam menangkis radikalisme Islam.
Theresa menyatakan universitas tidak cukup serius memandang masalah radikalisasi. Sikap itu, ujarnya, mempermudah para ekstrimis Muslim membentuk kelompok-kelompok di dalam kampus, 'tanpa seorang pun tahu atau menyadarinya".
Ia juga menegaskan Pemerintah akan memangkas subsidi kepada kelompok-kelompok Islam yang mempromosikan pandangan ekstremisme serta menetapkan 'nilai-nilai kunci Inggris' yang harus ditaati oleh warga yang menginginkan dukungan pemerintah. Ia juga menyebut sejauh ini sekitar 20 organisasi tak lagi mendapat pendanaan.
"Saya pikir sudah cukup lama para perguruan tinggi berpuas diri," ujarnya. "Saya tidak melihat mereka cukup memiliki kemauan untuk mengakui apa yang terjadi di dalam kampus mereka dan bahwa radikalisasi dapat saja terjadi. Saya pikir seharusnya universitas bisa melakukan lebih."
Ia juga mengkritik Federasi Masyarakat Mahasiswa Islam yang tak cukup menantang ekstrimisme. "Mereka harus bersiap untuk siaga dan berkata bahwa organisasi yang berpandangan ekstrem atau mendukung ekstremisme atau memiliki pembicara ekstrem tidak seharusnya menjadi bagian dari grup," ujar Theresa.
Ucapan itu mennggapi komentar yang dilontarkan kepala Universitas Inggris, Nicola Dandrigde, yang mewakili wakil presiden kanselor, mengklaim bahwa tidak ada bukti bahwa tokoh ekstremis di universitas mengajak pada kekerasan.
Sementara sebagai bagaiang dari strategi pencegahan radikalisme di Inggris, pemerintah mendefinisikan sosok ekstremis sebagai 'orang yang tidak menganut pandangan hak asasi manusia secara universial, menolak kesetaraan dalam hukum, juga tak mengakui demokrasi dan partisipasi penuh dalam masyarakat'. Mereka termasuk pula orang-orang yang menoleransi--meski secara implisit--terhadap pembunuhan tentara Inggris.
Theresa mengatakan Inggris akan menggali nilai-nilai yang diyakini telah lama berada dan berakar di Inggris. Sementara orang-orang yang menentang nilai-nilai tersebut maka pemerintah tidak akan bersinggungan atau memberi dukungan dana.
"Ini bukan sekedar memberi uang kepada kelompok atau sejumlah orang. Ini menyoal tentang outcoume yang tepat dan sesuai bagi masyarakat Inggris."
Strategi ini, kata Theresa, juga bertujuan menghadang teroris sayap Kanan menyusul peningkatan ancaman dari kelompok tersebut. "Kami bukan melihat tipe terorisme tertentu, melainkan fokus pada semua jenis terorisme yang menggunakan kekerasan dalam arti luas," ujarnya.
Kata Prevent (pencegahan) pernah dikritik sebagai dalih untuk hanya memata-matai komunitas Muslim. Namun menanggapi itu, Theresa berkata, "Saya tidak melihat ada hal yang salah dengan menunjuk komunitas yang terbukti rentan disusupi radikalisme untuk diawasi secara khusus, mereka yang berpotensi mengancam anggota masyarakat."
"Kami mendorong siapa pun untuk mengidentifikasi individual yang rentan. Sebagian besar orang memandang penting nilai-nilai masyarakat dan menggunakan segala alat untuk mencegah aktivitas terorisme dan mengajak setiap orang untuk aktif berbicara dengan polisi." kata Theresa.
"Setiap orang yang tertarik menjadi bagian masyarakat Inggris harus mengakui bahwa kita semua adalah satu." tegasnya.
Strategi itu juga memasukan proyek Perdana Menteri, Masyarakata Besar yang mempromosikan gagasan menggerakan 'mayoritas bisu' komunitas Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika