REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyatakan ada upaya sistematis dari beberapa partai politik untuk melindungi kadernya yang bermasalah hukum.

"PKB melihat ada upaya sistematis dari beberapa partai politik untuk mengganggu dengan cara menghambat dan menghalangi proses hukum terhadap anggotanya yang terindikasi terlibat kasus korupsi," kata Malik di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurutnya, bisa dilihat setidaknya dari proses hukum yang menjerat Muhammad Nazarudddin dan Nunun Nurbaeti yang sampai sekarang berjalan tidak normal.

Nazaruddin adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat, sementara Nunun, istri mantan wakapolri Adang Daradjatun yang kini anggota Komisi III DPR dari PKS, sempat disebut sebagai simpatisan PDIP oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan tipikor meski hal itu dibantah kalangan PDIP.

Malik mengatakan, upaya-upaya intimidasi terhadap proses hukum ini jelas memperburuk citra partai dan pasti menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada partai. "Partai kemudian dianggap sebagai tempat yang paling aman dan efektif untuk melindungi koruptor-koruptor," kata anggota Fraksi PKB DPR tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Malik, PKB meminta kepada partai-partai, terutama yang anggotanya terjerat kasus hukum, agar tidak menghalangi-halangi proses hukum yang sedang berjalan.

"Partai mestinya memberi jalan kepada aparat agar prosesnya berjalan alamiah dan wajar," kata mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu.

Penegasan ini, kata Malik, penting sebagai wujud komitmen partai dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih. "Penegasan ini juga perlu karena saat ini kurang lebih ada 150-an kepala daerah yang sedang mengalami proses hukum dengan status tersangka," kata anggota Komisi II DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika