REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Dewan Keamanan PBB Jumat memisahkan daftar sanksi PBB untuk tokoh-tokoh Taliban dan Al Qaida menjadi dua. Dubes Afghanistan untuk PBB Zahir Tanin menjelaskan pada Reuters dalam wawancara melalui telepon awal pekan ini bahwa langkah itu "memberi kami lebih banyak fleksibilitas". Hal itu akan membantu pada penciptaan rezim yang mengajak rakyat untuk ikut proses perdamaian itu".

Tanin menyatakan bahwa meski itu tidak akan berarti berakhirnya sanksi terhadap Taliban, tapi tidak lagi menyatukan mereka dengan Al Qaida akan menjadi "faktor psikologis" yang dapat mendorong Taliban mempertimbangkan untuk melepaskan perjuangan bersenjata.

Menteri Pertahanan AS Rober Gates mengatakan awal bulan ini, bisa ada pembicaraan politik dengan Taliban pada akhir tahun ini, jika aliansi NATO terus membuat kemajuan militer di wilayah itu, yang memberikan tekanan pada gerilyawan.

Sekarang ini, ada 138 nama Taliban dan 253 Al Qaida dalam daftar yang sekarang akan menjadi dua daftar hitam PBB yang terpisah.

Afghanistan telah melakukan beberapa upaya pada masa lalu untuk mendapatkan nama tokoh-tokoh Taliban yang mereka katakan telah meninggalkan militansi dan menetap dalam kehidupan sipil dicabut dari daftar itu.

Tapi beberapa anggota Dewan Keamanan berhati-hati, terutama Rusia, yang memiliki pengalaman pahit memerangi gerilyawan Afghanistan pada 1980-an.

Tanin menyatakan permintaan terakhir Kabul adalah bagi sekitar 20 orang agar dicabut dari daftar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika