REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Sekretaris FPKB DPR RI, M Hanif Dhakiri, meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama Kemenlu lebih pro-aktif menangani perkembangan TKI khususnya di Saudi Arabia yang rawan kekerasan.

Hal itu dinyatakan Hanif terkait dengan hukuman pancung yang diterima Ruyati binti Satubi, TKI yang didakwa membunuh majikannya di Saudi. Menurut Hanif, publik Indonesia tersentak dengan eksekusi Ruyati oleh pemerintah Saudi Arabia karena selama ini tidak cukup informasi tentang kasus tersebut.

Hanif menjelaskan masalah TKI memang kompleks. Namun demikian, adalah tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri mulai dari yang bersangkutan keluar rumah hingga kembali lagi.

"Perlindungan TKI harus menjadi tanggung jawab negara sejak yang bersangkutan keluar rumah dan kembali lagi. Leading sector-nya ya BNP2TKI dan Kemenlu, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan TKI di luar negeri", imbuhnya.

Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lanjut Hanif, perlu mendorong terus realisasi penandatanganan nota kesepahaman mengenai perlindungan TKI dengan pemerintah Saudi Arabia, disamping melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang harus pula ikut bertanggung jawab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika