REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan kepada Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI agar memperjuangkan kembali mata pelajaran Pancasila untuk bisa menjadi pelajaran wajib di pendidikan dasar. "Sejak awal saya mendorong agar Pancasila masuk sebagai pelajaran wajib di pendidikan dasar. Sekarang Pancasila sudah tidak menjadi pelajaran wajib lagi. Ini berbahaya. Nilai-nilai Pancasila tidak lagi dipahami oleh peserta didik. Peserta didik menjadi hilang rasa asih, asuh dan asah," katanya di Jakarta, Rabu (22/6).
Aburizal Bakrie mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara utama pada seminar Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Untuk Pembentukan Karakter Bangsa yang diselenggarakan POKSI X FPG DPR RI di Gedung Pustaka Loka DPR, Senayan, Jakarta. Hadir dalam seminar Ketua FPG DPR Setya Novanto, Sekretaris FPG Ade Komarudin, anggota FPG Chairuman Harahap, Tantowi Yahya, Andi Rahman, Anton Sihombing, Azwir Daini Tara, serta ratusan peserta lainnya dari PGRI dan masyarakat maupun mahasiswa.
Bertindak sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof DR Fasli Djalal, Ketua Umum PGRI DR Sulistyo, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Rully Chairul Azwar, dan Dekan FEIS Universitas Bakrie Tony Bambang Trihartanto, serta moderator anggota Komisi X DPR dari FPG Ferdiansyah.
Menurut Aburizal Bakrie, Pancasila saat ini seolah hilang dari jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila tidak boleh lagi dilakukan dengan cara-cara indoktrinasi.
"Jangan sampai Pancasila sekedar dilakukan dengan indoktrinasi tetapi juga harus membuka kesempatan atas daya kritis peserta didik. Penyampaian pendidikan Pancasila tidak boleh lagi menghilangkan daya kritis peserta," kata Ical.
Sementara Ketua FPG DPR Setya Novanto menyatakan, salah satu fenomena bangsa saat ini banyak peserta didik mulai dari TK hingga PT yang sudah melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar dalam rangka pembentukan karakter bangsa, termasuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
"Karena itu, reaktualisasi Pancasila harus terus disemangati sebagai solusi menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks. Untuk itu, FPG DPR akan memelopori revisi Undang-undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan memperjuangkan pelajaran Pancasila masuk dalam kurikulum wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi," katanya.
Setya Novanto mengaku optimistis bila Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah tentunya akan membangkitkan kesadaran baru dalam rangka pembentukan karakter bangsa yang mampu menciptakan manusia Pancasilais dan memiliki moralitas dan akhlak mulia yang pada gilirannya melahirkan sosok pemimpin bangsa yang Pancasilais pula.
Setyo juga menjelaskan, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tapi implementasinya tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika