REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan mengusahakan agar Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tidak dihukum mati.
"Sebisa mungkin (pemerintah) membebaskan. Kalau tidak bisa, diupayakan mendapatkan keriganan hukuman dari hukuman mati menjadi bukan hukuman mati," kata Yudhoyono dalam wawancara dengan salah satu radio swasta di Jakarta, Senin (4/7).
Sampai saat ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan segala upaya untuk menjamin keselamatan seluruh TKI, khususnya di Arab Saudi dan Malaysia.
Upaya-upaya itu antara lain adalah bantuan hukum serta pendekatan diplomatik. Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono memberikan penjelasan bahwa sejumlah TKI terancam hukuman mati di luar negeri karena mereka diduga melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan dan peredaran narkoba.
Menurut Yudhoyono, Indonesia juga akan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan semacam itu. Oleh karena itu, Presiden meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyatakan bahwa para TKI itu diperlakukan dengan kejam atau tidak adil.
Kepala Negara juga mengimbau agar seluruh warga negara Indonesia tidak menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri. Dia ingin warga negara Indonesia menjadi tenaga kerja profesional di berbagai bidang.
Pada saat yang sama, pemerintah akan memperbanyak jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga warga negara Indonesia tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kata Yudhoyono, jumlah angkatan kerja pada 2011 adalah 119 juta orang, atau lebih banyak daripada jumlah pada 2010 yang hanya 115 juta orang.
Data yang sama menunjukkan sebanyak 470 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan.
Namun demikian, presiden mengakui masih banyak pengangguran di Indonesia, yaitu sebanyak 6,8 persen dari jumlah penduduk.
Oleh karena itu, presiden menegaskan, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak. "Artinya pemerintah, dunia usaha dan semua pihak harus menyediakan lapangan kerja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika