REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat secara tegas menolak ambang batas parlemen dipatok pada satu opsi. Wakil Sekjen Demokrat, Saan Mustofa meminta pemungutan suara terbanyak di Sidang Paripurna besok hanya menjadi pilihan terakhir jika lobi antarfraksi tidak mencapai titik temu.

Pada Sidang Paripurna besok, DPR RI akan membawa dua alternatif ambang batas yang diajukan oleh Badan Legislatif. Ketua Baleg, Igantius Mulyano memperkirakan voting akan menjadi jalan tercepat untuk menentukan sikap DPR.

Namun Demokrat berharap pimpinan DPR dapat mengakomodasi lobi antara pimpinan seluruh fraksi. "Karena ini masih draf, kita tidak ingin dilakukan voting, tetapi lobi antarfraksi untuk mendapatkan jalan terbaik," ujar Saan saat akan menghadiri Sidang Paripurna soal Evaluasi APBN 2010 di Gedung DPR, Senin (11/7).

Menurutnya, karena masih berupa draf yang akan dibawa ke pemerintah, DPR harus mengakomodasi seluruh usulan ambang batas tiap fraksi. Karena itu, alih-alih memilih opsi 3 persen, kata Saan, Paripurna harus mengakomodasi seluh fraksi dengan memilih opsi kedua, yaitu 2,5 hingga 5 persen.

Saan kembali menyatakan bahwa partainya akan tetap mengusung ambang batas 4 persen untuk draf RUU Pemilu. Demokrat juga menuntut tidak terjadi tarik menarik kepentingan dengan memaksakan pemilihan satu opsi dari dua alternatif yang ditawarkan Baleg.

Hingga pleno Baleg terakhir, sembilan fraksi tetap kukuh pada pendirian masing-masing soal ambang batas parlemen. Fraksi Demokrat (4%), F-Golkar (5%), F-PDIP (5%), F-PKS (3-4%). Sementara Fraksi PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura berharap ambang batas parlemen dipatok 2,5 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika