REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAI RAYA-- Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengatakan rencana moratorium perekrutan PNS di daerah bukan solusi bijak untuk penghematan anggaran.

"Kita harapkan pemerintah pusat tidak melakukan generalisasi terhadap semua daerah dan mencontoh pada satu atau beberapa daerah saja jika akan melakukan moratorium penerimaan CPNS, sebab saya yakin masih banyak daerah yang memerlukan pegawai untuk memberikan layanan kepada masyarakat," kata Muda di Sungai Raya, Ahad.

Muda menyatakan, jika suatu pemerintahan ingin melakukan penghematan anggaran, banyak hal yang bisa dilakukan. Dia mencontohkan, pemangkasan anggaran bisa dilakukan dengan mengutamakan anggaran prinsip dan mengesampingkan anggaran yang tidak perlu.

"Contohnya, pemangkasan anggaran belanja pegawai, penghentian pembelian aset daerah yang tidak perlu seperti mobil dan rumah dinas dan penghematan biaya SPJ pegawai. Juga meningkatkan pendapatan daerah seperti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, membuka peluang investasi dan pemanfaatan Sumberda Daya Alam untuk meningkatkan PAD," kata Muda.

Menurutnya Muda,sebelum moratorium PNS, pemerintah pusat setidaknya sudah memiliki peta kebutuhan PNS per daerah. Termasuk kondisi geografis dan jumlah penduduk di daerah setempat.

Pasalnya, untuk Kubu Raya sendiri, dengan kondisi geografis yang sulit dan jumlah penduduk yang cukup besar mencapai lebih dari setengah juta penduduk, jelas masih memerlukan banyak PNS. Saat ini, katanya, masih banyak sekolah dan pusat kesehatan masyarakat yang kekurangan tenaga pengajar. Hal tersebut juga terjadi di daerah terpencil lainnya, terlebih pada daerah perbatasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika