REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengakui masih ada industri yang menggunakan BBM bersubsidi. Itu menandakan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi masih tinggi. Pemerintah belum melakukan pengawasan terhadap aktivitas itu karena penyelundupan banyak berlangsung di daerah.
"Daerah yang mengalami kenaikan subsidi Premium (BBM bersubsidi) tinggi itu justru di daerah industri dengan konsentrasi pertambangan," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dalam konferensi pers 'Pokok-Pokok Nota Keuangan dan APBNP 2011', Rabu (27/7). Itu merupakan tanda adanya konsumsi BBM bersubsidi oleh industri.
Menurut Anny, upaya agar pengunaan subsidi BBM bisa benar-benar tepat sasaran bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemda. Anny mengingatkan pemda untuk ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dengan ketat di daerahnya masing. Pemerintah pusat, kata Anny, tak mungkin turun ke bawah di seluruh daerah.
Subsidi energi di APBNP 2011 ini naik dari semula tercatat Rp 136,6 triliun menjadi Rp 195,288. Anggaran subsidi secara keseluruhan meningkat dari Rp 187,6 triliun menjadi 237,2 triliun. Hal itu disebabkan implikasi parameter subsidi, seperti harga minyak mentah Indonesia, volume subsidi BBM, dan kurs rupiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika