REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Muhammad Romahurmuziy menilai sekretariat gabungan tidak bubar tapi hanya vakum sementara karena Partai Demokrat sebagai koordinator masih melakukan pembenahan internal.

"PPP sebagai anggota Setgab tidak akan turut campur pada persoalan internal Partai Demokrat," kata Muhammad Romahurmuziy pada peringatan Nuzulul Qur'an di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (22/8).

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi. Menurut dia, partai-partai politik anggota Setgab memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk melakukan pembenahan dan menyelesaikan persoalan internal dengan caranya sendiri.

Setgab yang dibentuk oleh enam partai politik yang berada di parlemen, menurut dia, tidak perlu mati karena menjadi sarana untuk menyamakan pandangan maupun masukan dari partai-partai politik anggotanya terhadap berbagai persoalan untuk menjadi kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Marwan Jakfar, mengatakan, Setgab partai-partai politik pendukung pemerintah sudah tidak aktif sejak Juli 2011.

Selama lebih dari sebulan terakhir, kata dia, Setgab sudah tidak pernah lagi menggelar rapat-rapat untuk membahas sejumlah persoalan krusial. "Sejak pertengahan Juli sebelum puasa, sampai sekarang belum ada pertemuan. Buka puasa juga enggak ada," kata Marwan.

Padahal, kata dia, kesepakatan Setgab akan bertemu setiap dua pekan sekali untuk membahas masalah-masalah krusial, termasuk sembilan Rancangan Undang Undang (RUU), diantaranya RUU Pemilu, RUU Penyelenggara Pemilu, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Pemilu Kepala Daerah, RUU Keistimewaan Yogyakarta, dan sebagainya.

Menurut Marwan, pertemuan Setgab itu penting untuk membahas jalan keluar jika ada kebuntuan dalam pembahasan RUU, seperti masalah syarat mundur calon anggota KPU dari partai politik dalam RUU Penyelenggara Pemilu, dan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika