REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Martin Hutabarat mengatakan gagasan membubarkan Badan Anggaran DPR RI patut dipertimbangkan lembaga legislatif itu mengingat banyak persoalan korupsi diantaranya berawal dari sana.
"Berbagai kejadian-kejadian ini sebenarnya semakin menyadarkan kita bahwa korupsi itu meluas karena permainan anggaran di eksekutif dan di DPR sendiri," ujarnya menjawab pers di gedung DPR Jakarta, Senin.
Ditegaskannya bahwa permainan anggaran itu nyata dan semua pihak tidak boleh menutup mata lagi seolah-olah tidak ada fakta-fakta ini. Berbagai persoalan itulah yang harus segera dibenahi dan diantaranya ada di kelembagaan DPR.
"Saya kira teman-teman di DPR harus berpikir untuk memperbaiki DPR ini ke depan. Jangan sampai kita terjebak, terperangkap, tanpa mampu untuk memperbaiki ke depan," ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Martin mengemukakan bahwa banyak fakta yang menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan anggaran di DPR, merupakan satu realitas yang harus diperhatikan pula oleh para anggota DPR RI dan untuk itu Badan Anggaran DPR layak dibubarkan.
Berbagai kasus korupsi itu bersumber dari ketidakmampuan membenahi pengelolaan anggaran yang benar, sehingga kalau memang tidak ada lagi manfaatnya, maka badan anggaran DPR itu sebaiknya dibubarkan saja.
"Kalau (badan anggaran) di Komisi, ini lebih fokus. Di masing-masing komisi tidak ada kekuasaan yang bermain langsung. Jadi saya kira bisa juga dipikirkan matang-matang dan bersama-sama menjaga nama baik institusi ini," ujarnya.
Menurut dia, harus ada pula perubahan cara pandang dimana tidak boleh lagi selalu dinyatakan bahwa DPR adalah lembaga negara yang harus dilindungi wibawanya sehingga kebal terhadap kritik dan perubahan.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya berharap banyak kepada Presiden Yudhoyono dimana selain dia adalah Kepala Pemerintahan juga pemimpin partai politik terbesar. "Hanya dia yang sangat berkompetensi, berkemampuan untuk memutus ini semua," ujarnya.
Sementara itu menanggapi adanya kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini sedang disorot KPK, Martin juga mengingatkan agar Menakertrans Muhaimin Iskandar tidak perlu terlalu reaktif karena kasus serupa juga banyak terjadi di kementerian lainnya.
"Muhaimin sebaiknya jangan terlalu reaktif soal itu. Wajar-wajar saja. Sebab memang soal korupsi ini bukan hanya ada di kementeriannya saja tapi kalau mau dibongkar lebih luas, ini hampir di semua instansi yang lain," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika