REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli akan kembali beroperasi apabila kondisi keamanan di Libya membaik.

"KBRI di Tripoli akan kembali dioperasikan apabila situasi keamanan di Libya kondusif," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Michael Tene, Kamis (8/9).

Tene menambahkan bahwa semua kegiatan KBRI di Tripoli masih dilaksanakan di KBRI di Tunisia dengan tetap memantau keadaan yang terjadi Libya. KBRI di Tripoli mulai dinonaktifkan sejak Maret lalu terkait memanasnya situasi keamanan di negara yang dipimpin Kolonel Muammar Qadafi tersebut. Namun kegiatan administrasi di KBRI Tripoli tetap berlangsung dengan bantuan KBRI di Tunisia.

Data Kemlu mencatat jumlah warga negara Indonesia yang masih berada di Libya hingga Rabu (7/9) sebanyak 25 orang. Sementara delapan WNI lain telah dievakuasi ke KBRI Tunisia pada Selasa (6/9).

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyampaikan kembali dukungannya terhadap proses transisi demokrasi damai di Libya. "Proses transisi tersebut tentunya perlu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Libya secara keseluruhan," kata Marty.

Pemerintah tetap menyatakan sikap tegasnya, yaitu mengajukan tiga prinsip dasar dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Libya. Ketiga prinsip tersebut adalah menciptakan perlindungan terhadap rakyat di Libya, memberikan kesempatan kepada rakyat Libya untuk menentukan masa depan mereka, dan meminta masyarakat internasional, khususnya PBB, untuk menciptakan suasana kondusif.

Hingga saat ini, masih belum diketahui keberadaan pemimpin yang menguasai Libya selama 42 tahun tersebut. Sebagaimana dilaporkan AFP, Kamis (8/9), sejumlah orang-orang dekat Qadafi telah melintasi perbatasan menuju Nigeria. Namun Qadafi membantah dirinya termasuk dalam rombongan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika