REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Marwan Jafar, tetap beranggapan bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum PKB tidak ada kaitannya dengan suap yang membelit dua bawahannya di kementerian.

Sekalipun begitu, PKB mendukung Muhaimin untuk membuktikan dirinya tidak pernah meminta uang kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan tender PPIDT Kemenakertrans.

"Menakertrans selalu siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar kasus ini. Nama Pak Muhaimin hanya dicatut oleh bawahannya demi mendapatkan uang dari pengusaha itu," ujar Marwan kepada Republika saat dtanggapi soal pemanggilan Muhaimin oleh KPK, Kamis (15/9).

Marwan menyatakan partainya telah mencermati kasus ini sejak awal serta mencari tahu alur kerja program PPIDT mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. "Kementerian hanya memastikan bahwa program tersebut mendapat persetujuan DPR sehingga mendapat alokasi anggaran. Saat dilaksanakan, program dan dana tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah daerah, bukan pusat. Jadi Menakertrans tidak mendapat untung apa-apa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika