REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Wahid, menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, yang disebut ikut menikmati korupsi di kementeriannya sebagai hal wajar. Menurut Lily, sebenarnya semua menteri melakukan korupsi, namun Muhaimin ketahuan sehingga harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Komisi Pembenrantasan Korupsi (KPK).

"Muhaimin kena sial. Karena, dia mewarisi kebiasaan menteri sebelumnya," jelas Lily dalam diskusi

'Reshuffle Kabinet atau Ganti Presiden', di Rumah Perubahan 2.0', Jakarta, Selasa (20/9).

Hadir sebagai pemateri lain adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Taslim Chaniago, pengamat politik Boni Hargens, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Menurut Lily, melihat kinerja para menteri yang tidak beres itu persoalannya bermuara kepada Presiden SBY. Karena itu, ia menilai percuma melakukan reshuffle kabinet jika orang nomor satu di negeri ini tidak memberi teladan dan tindakan nyata.

Yang jadi persoalan, kata dia, semua masalah pemerintahan tidak hanya terjadi di kementerian. Melainkan pada posisi Wakil Presiden Boediono yang terjerat telah terbukti menghilangkan uang negara melalui kebijakan bailout Bank Century senilai Rp 6,7 trliun. "Karena itu, masalahnya bukan reshuffle kabinet yang tidak ada gunanya. Tapi, ganti Wakil Presiden dan impeachment Presiden jika perlu," cetus Lily.

Ikuti Whatsapp Channel Republika