REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tak gentar. Jumat (23/9) ini ia dijadwalkan akan memasukkan proposal ke PBB untuk negara dengan keanggotaan penuh terlepas dari ancaman veto Amerika Serikat (AS).

Pemerintah AS, yang memimpin dibalik layar pada menit-menit terakhir untuk memadamkan ambisi Palestina, sepertinya menyerah untuk memaksa setelah melihat Abbas tetap maju dengan aplikasi yang telah direncanakan sebelumnya.

"Saya pikir penting untuk mencatat, bahwa apa pun yang terjadi besok di PBB, kami akan tetap fokus pada hari-hari setelahnya," ujar Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Kamis (22/9).

Kepada wartawan ia mengatakan 'ia antusias untuk mendengar dari pemimpin dua belah pihak, Palestina dan Israel, terhadap keberlanjutan komitmen untuk negosiasi langsung.

Ia juga menambahkan. "Saya pun tetap berkomitmen untuk bekerja dengan semua pihak yang mengupayakan tujuan damai yang didukung AS, yakni solusi dua negara. Kami akan meninggalkan semua batu dalam komitmen untuk mencapai itu."

Menurut laporan yang dilansir Al Jazeera, dari PBB, sejauh ini berdasar data yang diterima Palestina, 129 negara telah mengakui Palestina.

"Itu berarti Palestina telah memiliki dua pertiga mayoritas di Majelis umum. Mereka memiliki kemungkinan berhasil bila melangkah lagi untuk status non-member di badan tersebut," tulis Al Jazeera.

"Dalam tahap ini, Palestina tetap akan maju ke Dewan Keamanan PBB, di mana Presiden Palestina akan menyerahkan aplikasi sebagai negara dengan keangggotaan penuh ke Sekretaris Jendral PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika