JAKARTA – Pada HUT TNI, Rabu (5/10) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Panglima TNI untuk bersinergi dengan kepolisian dan aparat intelijen dalam mengantisipasi aksi terorisme. Cara yang ditempuh yakni dengan mengaktifkan kembali komando territorial (koter).

Namun, hal itu mendapatkan tentangan. Anggota Komisi I DPR, Teguh Juwarno meminta presiden jangan mengiming-imingi TNI untuk kembali ke masa lalu. “TNI yang sudah melakukan reformasi internal, janganlah diiming-imingi lagi dengan godaan untuk kembali seperti dahulu di era demokrasi seperti sekarang,” katanya saat dihubungi Republika.

Menurut dia, di era saat ini seharusnya TNI didorong untuk menjadi institusi yang lebih professional. Yakni tentara yang selalu siaga mengawal kedaulatan NKRI. Kalaupun ada gagasan menghidupkan kembali koter, ia meminta agar permintaan itu dicermati secara kritis dan sangat berhati-hati.

Pemerintah, ujarnya, jangan sampai melupakan sejarah. Ia menganggal dwifungsi yang dulu dipegang ABRI masih menyisakan trauma dan luka. Sehingga, jangan sampai hal sama terulang yang didasari pada perang Hamkam dan Sospol dengan ABRI sebagai pusatnya.

Tak hanya itu, menghidupkan kembali koter kurang sejalan dengan reformasi TNI dan kehendak demokrasi yang sekarang sedang dirancang. “Bisa-bisa TNI back to basic, kembali ke barak, kesatuan, dan mengedepankan tertib sipil dan masyarakat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika