REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Skema penyerahan lahan dari Kementerian Kehutanan untuk Kementerian Pertanian dalam hal peningkatan surplus beras sepuluh juta ton masih belum jelas juga. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) siap menyediakan lahan berapapun sesuai kebutuhan, namun ia menginginkan adanya BUMN khusus mengurusi lahan tersebut.

“Kalau main serahkan lahan saja, tak ada yang fokus, target surplus sepuluh juta ton tak akan tercapai,” ungkapnya kepada wartawan usai rapat koordinasi pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (6/10). Apalagi, lahan tersebut statusnya kawasan hutan yang akan dialihkan fungsinya menjadi lahan pertanian.

Potensi besar kawasan hutan untuk lahan pertanian tersebut beberapa titik terletak di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kementerian dan lembaga khusus yang ia anggap pantas untuk menilai dan mengelola lahan tersebut dari awal hingga menghasilkan akhirnya adalah BUMN. “Hanya BUMN khusus yang bisa mengelola lahan pertanian yang berada jauh di dalam kawasan hutan,” ujarnya.

Menhut juga memperkirakan roadmap pembahasan target surplus beras sepuluh juta ton memerlukan waktu yang lama. Pemerintah masih perlu membicarakan capaian target tersebut lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika