REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan untuk mengurangi kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada RAPBN 2012. Pemerintah menginginkan kuota turun dari 40 juta kiloliter menjadi 37,8 juta kiloliter mulai 2012 nanti.

Selisih anggaran subsidi dari pengurangan kuota itu direncanakan menjadi dana cadangan risiko fiskal. Pemerintah tetap berupaya untuk mengejar kuota pada 37,8 kiloliter, namun jika ada selisih Pemerintah siap untuk menjelaskan kepada DPR.

"Kita berusaha kejar 37,8 juta kiloliter, tapi kalau seandainya tidak tercapai kita bisa jelaskan ke DPR untuk kita bisa jelaskan selisih itu karena itu sudah masuk dalam cadangan risiko," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (10/10).

Kuota 40 juta kiloliter dalam RAPBN itu terdiri dari 24,4 juta kiloliter Premium dan 15,6 minyak tanah dan solar. Jumlah itu diusulkan diubah menjadi 37,8 kiloliter yang terdiri dari 22,2 juta kiloliter Premium dan 15,6 minyak tanah dan solar.

Menurut Agus, dengan rata-rata konsumsi premium delapan persen selama lima tahun terakhir tanpa ada pengaturan volume BBM bersubsidi pada 2012 diperkirakan mencapai 43,7 juta kiloliter. Itu merupakan konsumsi Premium yang natural.

"Konsumsi Premium untuk 2012 menjadi 37,8 juta kiloliter. Jangan dilihat dari 40 juta kiloliter ke 37,8 juta kiloliter, tapi dari 43,7 kiloliter jadi 37,8 juta kiloliter," kata Agus. Dia mengakui, penurunan kuota itu berdampak pada angka inflasi.

"Dampak ke inflasi dari 40 juta kiloliter turun ke 37,8 juta kiloliter akan memberikan tekanan pada inflasi 0,5-0,6 persen, dan itu harus diperhatikan karena kita di 2012 mengasumsikan inflasi di 5,3 persen. Ini yang jadi perhatian kita," tandas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika