REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy mengatakan, khawatir koalisi di sekretariat gabungan (setgab) akan pecah. Ini akan terjadi jika hingga 2012 tidak menemukan kesepakatan mengenai pembahasan poin krusial di RUU Pemilu.
''Kalau logika mengenai masalah ini tidak menemui titik temu, dikhawatirkan koalisi bisa pecah di 2012. Paling tidak koalisi di parlemen, untuk pemerintah biar saja berjalan. Karena memang piagam koalisi ada di parlemen dan pemerintahan,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/10).
Saat ini, lanjutnya, setgab dalam kondisi mati suri mengenai pembahasan PT dan dapil. Pihaknya kerap beberapa kali mengajukan diadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Namun tidak pernah terealisasi.
Pernyataan ini keluar menindaklanjuti Daftar Inventarisasi Masyarakat (DIM) yang dinilai Romahurmuziy sarat dengan kepentingan partai politik tertentu.''Kepentingan politik di DIM pemerintah sangat besar. Ada kepentingan dari parpol tertentu. Cara termudah untuk menang pemilu. Dari pada bertarung mahal dan berat di pemilu, lebih baik main saja di peraturan,'' ujarnya.
Ia melihat, usulan pemerintah terdapat banyak hal yang kontradiktif dengan logika perbaikan dan penyehatan sistem politik.
Antara lain usulan besaran ambang batas partai atau parliamentary treshold (PT) empat persen dan usulan pengecilan jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil) menjadi tiga sampai enam. Menurutnya, alasan yang dikatakan untuk keterwakilan tidak tidak berdasar. Seharusnya, dilihat dulu berapa banyak dari anggota DPR yang menggunakan masa resesnya untuk mengunjungi daerah. Itu masih kecil.
Logika mendekatkan konstituen dengan basis geografis pun dinilai sebagai logika jaman batu. ''Sudah ada teknologi untuk mengatasi kendala jarak. Apalagi anggota DPR kerjanya di Jakarta. Sehingga isu mendekatkan dengan konstituen tidak masuk akal,''
Seharusnya, ketimbang mengatur PT dan jumlah kursi, lebih baik menggunakan logika emosional untuk calon legilatif. Misal, caleg harus tercatat sekurang-kurangnya beberapa tahun di wilayahnya. Atau caleg harus memiliki latar belakang genetik, geografis atau hal lain yang mendekatkan dirinya. Bisa pengurus wilayah atau pengurus partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika