REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhyono menugaskan Menko Polhukam Djoko Suyanto agar segara berdialog dengan amnesti internasional. Dialog itu terkait dengan permintaan mereka supaya pemerintah RI membebaskan tahanan yang ditangkap oleh aparat beberapa waktu lalu.  

"Saya berharap supaya Menko Polhukam dan pejabat terkait untuk melakukan dialog dengan amnesti internasional,"ujarnya saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana pasca reshuffle, di ruang rapat utama,gedung sekretariat negara, Kamis (27/10). 

SBY meminta Menko Polhukam menjelaskan posisi dasar Indonesia terhadap keamanan dan kedaulatan NKRI. Dengan begitu tidak ada lagi kesalahpahaman.   "Indonesia tebuka dan negara deomokrasi.Kebijakan kami bisa dipertanggungjkawabakan,"jelas SBY. 

Jelaskan pula kepada LSM internasional. Tidak ada kejadian seperti yang mereka tuduhkan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berada di kedua provinsi itu.  "Saya optimistis dengan kesungguhan  kita menjalankan program-program khusus di Papua dan Papua barat, saudara saudara kita bisa mendapatkan, keadilan, keamanan dan kesejhteraan,"terangnya. 

Sebelumnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berlangsung di lapangan Zhakeus, Jayapura dibubarkan paksa oleh aparat keamanan dari gabungan TNI dan POLRI, Rabu (19/10).

Aparat keamanan itu menangkap lebih dari 200 peserta  KRP  III yang berlangsung 17-20 Oktober, sementara peserta lainnya menyelamatkan diri  ke gunung.  Pembubaran terpaksa dilakukan karena adanya gerakan makar dengan mendeklrasikan papua barat dan pengibaran bintang fajar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika