REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Usulan Parliamantary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dinilai sebagai upaya menyingkirkan partai politik kecil di parlemen. Usulan ini diminta untuk ditolak, meskipun setgab dan partai-partai besar seperti Demokrat menyetujui.

"Ini berbahaya," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/10). "PT 4 persen versi Demokrat. Kursi per dapil 3-6 versi Golkar. Ini jelas strategi partai besar memberangus partai kecil.''

Usulan PT 4 persen juga ditolak partai menengah di DPR. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain, bahkan mengusulkan pembubaran sekretariat gabungan (Setgab) koalisi lantaran tidak diakomodirnya pendapat parpol menengah mengenai besaran ambang batas parlemen.

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, meminta parpol koalisi tetap menghormati keberadaan Setgab. Usulan pembubaran Setgab dinilai terlalu berlebihan. "Jadi, jangan terlalu disikapi secara berlebihan," kata Saan.

Dia menjelaskan, kenaikan ambang batas parlemen masih sebatas usulan pemerintah. Sembilan parpol yakni PD, Golkar, PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, Gerindra dan Hanura masih bisa membahas persoalan ambang batas di Pansus RUU Pemilu.

"Ini kan baru sebatas DIM (daftar inventarisasi masalah) yang akan dibahas dalam pansus. Nanti ketika sudah mulai pembahasan secara intensif, diharapkan ada kesepakatan-kesepakatan," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika