REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Direktur Setara Institute, Hendardi, menilai sangat tidak layak aparat Polri/TNI mendapat dana bantuan sebagai kompensasi menjaga keamanan PT Freeport. Menurut Hendardi, aparat keamanan tidak sepatutnya menerima imbalan sebab sudah mendapat gaji rutin bulanan beserta tunjangan.

"Apalagi negara masih mampu membayar, terus mengapa mau menerima bayaran dari Freeport? Ini tidak boleh," kata Hendardi dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0., Jakarta, Selasa (1/11).

Menurut Hendardi, adanya pembayaran dana dari Freeport untuk keamanan membuat keberpihakan aparat sangat jelas dalam kasus mogoknya buruh dan warga adat Timika yang menuntut kenaikan upah. Aparat sangat membela manajemen Freeport daripada buruh yang tak lain adalah warga setempat.

Terbukti, kata dia, aparat bersenjata lengkap dengan begitu mudahnya melepaskan tembakan demi membubarkan aksi mogok itu. "Ini efek karena aparat dibayar. Jadi, mereka tidak berpihak kepada masyarakat," kata Hendardi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika