Kamis 10 Nov 2011 18:57 WIB

Polri: Banyak LSM Punya Kepentingan di Papua

Rep: Bilal Ramadhan/ Red: Stevy Maradona
Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia melakukan longmarch ketika menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Bis Gorong-gorong Timika, Papua, Senin (10/10). Aksi tersebut berakhir bentrok antara pengunjuk rasa dengan polisi.
Foto: Antara/Husyen Abdillah
Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia melakukan longmarch ketika menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Bis Gorong-gorong Timika, Papua, Senin (10/10). Aksi tersebut berakhir bentrok antara pengunjuk rasa dengan polisi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA- Kondisi di Papua yang semakin memanas pada beberapa bulan terakhir, juga dipanasi dengan komentar beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memojokkan. Polri pun mengatakan banyak LSM yang punya banyak kepentingan tersembunyi terkait Papua.

"LSM punya banyak kepentingan di sana (Papua)," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution usai acara kopi pagi dengan wartawan di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (10/11).

Saud menambahkan banyak LSM yang langsung beropini dan memojokkan Polri dalam melakukan pengamanan di Papua yang beberapa bulan terakhir ini semakin bergejolak. Adanya beberapa kejadian seperti pembubaran Kongres Papua III, langsung diopinikan polisi telah melakukan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia menyontohkan mayat tiga orang yang ditemukan sehari setelah pembubaran Kongres Papua III pada 19 Oktober 2011, banyak LSM yang langsung menyimpulkan karena diakibatkan peluru dari tembakan polisi. Padahal, tambahnya, tembakan untuk membubarkan paksa kongres itu hanya tembakan peringatan dan tidak mengenai para peserta kongres.

Selain itu, setelah polisi melakukan visum terhadap tiga mayat tersebut, diketahui tiga orang itu dibunuh pada delapan jam sebelumnya atau sekitar pukul 02.00 WIT. Sedangkan pembubaran kongres dilakukan pada sore hari.

"Di tubuh mayat tiga orang itu ada bekas tembakan dan 'gorokan' benda tajam. Kita masih mencari pelakunya karena saksi sangat minim dan alat bukti tidak ada," jelasnya.

Saat ditanya apakah kepentingan LSM di Papua yang dimaksudkan, ia enggan menyebutkannya dengan jelas. "Ya, banyak kepentingan di sana. Lagipula kalau kongres itu tidak dibubarkan, nanti ada yang menghujat Polri adanya pembiaran. Karena di penutupan kongres ada deklarasi kemerdekaan Papua dan pengibaran bendera 'Bintang Kejora'," papar mantan Kepala Densus 88 ini. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement