REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Para pejabat Palestina menyerahkan kekalahan mereka dalam upaya mencari keanggotaan penuh di PBB kepada Amerika Serikat dan terpaksa beralih pada rencana cadangan.

Mereka yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan Palestina akan mengupayakan status negara pengamat PBB yang akan memberikan mereka akses ke berbagai organisasi internasional penting.

Palestina mengajukan petisi kepada PBB dalam upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan negara pada September lalu. Sejak itu, Palestina tampaknya gagal mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui keanggotaan mereka sebagai anggota penuh. AS sudah bersumpah akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan permintaan Palestina.

Sementara itu, komentar resmi datang dari Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki. Ia menyalahkan AS yang disebutnya menekan negara-negara anggota DK PBB untuk menghalangi mereka memberikan suara untuk pencarian kedaulatan Palestina.

Seperti dikutip dari Haaretz, Palestina diinformasikan tidak akan buru-buru meminta dilakukan pemungutan suara di DK PBB untuk menentukan keanggotaannya. "Kami berharap untuk mendapatkan sembilan suara di Dewan Keamanan. Tapi sekarang jelas, dengan upaya perlawanan dan intervensi besar dari Amerika, kami tidak akan memiliki sembilan suara ini," ujar Malki.

Tetapi Palestina mengatakan mereka tidak akan kembali berunding kecuali Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menolaknya dan tetap melanjutkan rencana membangun 2.000 pemukiman baru, dari jumlah yang kini sudah dihuni oleh 500 ribu warga Israel. Israel pun menyerukan pembicaraan kembali dilakukan tanpa syarat apa pun dari Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika