REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani mengkonfirmasi memang ada beberapa fraksi yang tidak menginginkan Abdullah Hehamahua terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Abdullah menempati posisi ke empat dari ranking urutan yang dibuat panitia penyelenggara (pansel).
‘’Saya dengar memang ada seperti itu. Ini terdengar di rapat-rapat informal. Tapi kami tetap mendukung. Pak Abdullah orang yang jujur. Minum saja bawa minum sendiri,’’ katanya ketika dihubungi Republika, Senin (14/11).
Ia mengaku, tidak mengetahui alasan penolakan terhadap Hehamahua. Namun, PPP telah mulai melakukan investigasi terhadap calon pimpinan KPK yang akan dipilih. Khususnya terhadap lima nama, yakni Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua, Yunus Husein, Abraham Samad, dan Adnan Pandu Praja.
Ia mengaku sudah mengundang lima calon tersebut dan mereka telah melakukan pemaparan mengenai programya. ‘’Melalui investigasi, mereka ini layak. Mulai dari investigasi karier hingga hobi. Ke mana dan apa hobinya yang kelima ini bagus-bagus. Bambang dan Abraham hobinya ke perpustakaan dan Abdullah membawa makan dan minum sendiri,’’ lanjutnya.
Yani menolak menerapkan sistem ranking seperti yang ditetapkan pansel dan lebih menggunakan skala poin ketika melakukan fit and proper. Antara lain, poin integritas dan jejak rekam. ‘’Kita tidak mau pakai ranking. Saya harap orang-orang ini bisa bekerja sama, ada back ada striker,’’ tambahnya.
Anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, memang ada anggota DPR yang menolak memilih Hehamahua. Hanya saja, itu masih sikap individu, belum mencerminkan sikap fraksi. ‘’Itu sikap anggota, karena masing-masing fraksi belum mengumumkan secara resmi pilihannya,’’ kata Bambang.
Partai Golkar pun belum menentukan pilihan secara resmi. Hanya saja, lanjut dia, secara pribadi telah menjatuhkan pilihan pada beberapa calon yang menonjol. Antara lain, Bambang, Abraham, dan pandu. Alasannya, ketiga orang tersebut dinilai memiliki independensi yang baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy menyangkal adanya penolakan terhadap Hehamahua. ‘’Tidak ada itu,’’ ujarnya melalui pesan singkat kepada Republika.
Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin pun mengaku belum mendengar mengenai masalah ini. Menurutnya, keputusan final Partai Demokrat terhadap calon pimpinan KPK akan dilakukan setelah melakukan fit n proper test di DPR yang dimulai 21 November mendatang.
‘’Kami akan menilai sejauh mana program-programnya. Bagaimana komitmennya bisa meyakinkan kami sehububungan perang terhadap koruptor ke depan. Harus ada inovasi dan strategi yang canggih dari mereka kalau ingin terpilih,’’ jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika