#abdullah-hehamahua

Selasa , 05 Sep 2023, 18:35 WIB

Abdullah Hehamahua: KPK Sudah Jadi Milik Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua menanggapi upaya pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan...

Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua..

Rabu , 10 Aug 2022, 19:26 WIB

Abdullah Hehamahua Sarankan Polisi tak Punya Senjata, Cukup Tongkat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mengatakan reformasi Polri jilid 2 atau mengevaluasi pembentukan Satgasus tidak akan serta merta memperbaiki citra kepolisian. Karena menurut Abdullah, permasalahannya ada pada eksistensi institusi Polri itu sendiri. “Menghilangkan eksistensi Satgasus, tidak otomatis memperbaiki citra kepolisian. Sebab, eksistensi institusi Polri itu sendiri yang salah. Sebab, pembentukan Satgasus itu sendiri dilakukan...

Kamis , 04 Aug 2022, 15:32 WIB

Mantan Penasihat KPK Isi Stadium Generale di STAIL

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman al-Hakim...

Ahad , 17 Oct 2021, 18:03 WIB

MPUI-I: Kepemimpinan Nasional Jauh dari Kepemimpinan Ulama

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI-I)...

Sabtu , 15 May 2021, 05:21 WIB

Ngabalin Sebut Otak Sungsang, Ini Kata Abdullah Hehamahua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah...

Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua dalam keterangan pers video pengumuman kepengurusan Partai Masyumi.

Selasa , 06 Apr 2021, 14:08 WIB

Abdullah Hehamahua Targetkan Masyumi Kembali Jaya di 2049

Selasa , 06 Apr 2021, 13:15 WIB

Hehamahua: Saya Ingin Selamatkan Masyumi Sebelum Tutup Usia

Jumat , 28 Aug 2020, 00:22 WIB

Hehamahua: Sidang Etik Abraham Samad Tertutup

Jumat , 17 Apr 2020, 19:35 WIB

Penindakan KPK Dikuasai Kader Polisi, Ini Kritik Hehamahua

Saksi ahli yang merupakan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua (kiri), Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah), dan Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara B. Herry Priyono (kanan) menyampaikan pandangannya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Kamis , 05 Mar 2020, 00:28 WIB

Hehamahua Beberkan Potensi Penyalahgunaan Jabatan Dewas

Rabu , 04 Mar 2020, 16:45 WIB

Hehamahua: KPK Hongkong Punya Dewas Tapi tak Beri Izin Sadap

Koordinator aksi massa, Abdullah Hehamahua

Kamis , 27 Jun 2019, 17:32 WIB

Massa Aksi MK akan Sambangi Komnas HAM Besok

Mantan penasehat KPK dan juga koordinator lapangan (korlap) aksi massa, Abdullah Hehamahua, saat ditemui di kawasan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Kamis , 27 Jun 2019, 07:59 WIB

Abdullah Hehamahua: Kecurangan Pemilu Termasuk Korupsi

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua (kiri).

Selasa , 18 Jun 2019, 21:27 WIB

Abdullah Hehamahua Tanggapi Dilibatkannya BNPT oleh Pansel

Selasa , 18 Jun 2019, 18:29 WIB

Abdullah Hehamahua: Tak Ada Radikalisme di KPK

Selasa , 18 Jun 2019, 18:02 WIB

Abdullah Hehamahua Jadi Korlap Aksi Massa, Ini Alasannya

Abdullah Hehamahua saat di kerubung wartawan ketika berunjuk rasa di Gedung MK (14/6).

Selasa , 18 Jun 2019, 17:01 WIB

Abdullah Hehamahua: Unjuk Rasa Sampai Sidang Putusan MK

Ini yang Dikhawatirkan Hehamahua Soal Densus Tipikor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkhawatirkan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertujuan menambah jumlah anggaran untuk institusi kepolisian. "Saya khawatir, apa yang dimaksud dengan Densus Tipikor hanyalah penambahan jumlah anggaran bagi kepolisian," tutur dia kepada Republika.co.id, Selasa (24/10).Menurut dia, semestinya pihak kepolisian menyelesaikan terlebih dulu persoalan internalnya. Barulah kemudian melakukan...

Selasa , 24 Oct 2017, 09:24 WIB

Hehamahua Tanggapi Soal Wacana Pembentukan Densus Tipikor

Kamis , 21 Sep 2017, 15:47 WIB

Biaya Politik Mahal Penyebab Kepala Daerah tak Kapok Korupsi

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua.

Ahad , 10 Sep 2017, 20:33 WIB

'JK Harusnya Pinta Presiden Instruksikan tak Recoki KPK'

Jumat , 31 Mar 2017, 08:24 WIB

Abdullah Hehamahua: MoU KPK-Polri-Kejagung Tambah Runyam Pemberantasan Korupsi

Kamis , 30 Mar 2017, 19:59 WIB

MoU KPK-Kejagung-Polri Dinilai Gerus Independensi KPK

Jumat , 10 Mar 2017, 16:10 WIB

Mantan Penasihat KPK: Penjarakan Koruptor tak Selesaikan Masalah

Jumat , 10 Mar 2017, 15:32 WIB

Abdullah Hehamahua Minta Mendagri Hentikan Pencetakan KTP-El

Kamis , 27 Oct 2016, 19:44 WIB

Pengawas KPK Diminta Dorong Kasus yang Libatkan Jaksa

Rabu , 15 Jun 2016, 14:00 WIB

Abdullah Hehamahua, Mantan Penasihat KPK: Ada Tekanan Terhadap Pimpinan KPK

Selasa , 14 Jun 2016, 05:29 WIB

Ramadhan dan Refleksi Diri

Kamis , 12 May 2016, 16:37 WIB

Masika-ICMI Desak Polri Usut Kasus Saut

Rabu , 11 May 2016, 09:12 WIB

'PB HMI Bisa Minta Dibentuk Komite Etik atas Pelanggaran Saut'

Rabu , 11 May 2016, 05:46 WIB

Hehamahua Ingatkan Agar Pendemo Saut Jangan Anarkis

Rabu , 09 Dec 2015, 15:10 WIB

KPK akan Alami Masa Transisi Kritis? Ini Alasannya...

Rabu , 02 Dec 2015, 08:22 WIB

Kisah Abdullah Hehamahua, Memimpin PB HMI tanpa Terima Uang Pemerintah

Aktifis dari Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Perguruan Tinggi mengunakan sarung tangan saat aksi solidariatas di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/11). (Republika/Tahta Aidilla)

Selasa , 01 Dec 2015, 07:01 WIB

DPR Persoalkan Calon Pimpinan, Ini Tanggapan Mantan Penasihat KPK

Pimpinan KPK tak Harus dari Unsur Kejaksaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mempermasalahkan tidak adanya unsur dari kejaksaan dalam delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan bila pimpinan KPK tidak harus berasal dari unsur Kejaksaan atau institusi tertentu. "Pimpinan KPK tidak mutlak harus dari institusi apapun," kata Abdullah saat dihubungi, Jumat (27/11).Menurut dia, seorang...

mantan Penasehat KPK saat menerima kunjungan sejumlah wartawan Republika

Ahad , 01 Nov 2015, 12:22 WIB