REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sistem pelaporan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan jajaran di bawahnya belum berfungsi dengan baik. Kerap kali laporan tersampaikan cukup lambat dan tidak melalui sistem yang seharusnya berjalan di pemerintahan.
Hal itulah yang dikeluhkan Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna, di kantor presiden, Jumat (2/12). "Terkait daya tanggap yang menjadi ciri good governance. Saya mau memberi koreksi, sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik," ujar SBY.
Ia mencontohkan pada peristiwa ambruknya jembatan di sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. SBY mengaku menerima informasi itu dari pesan singkat yang masuk ke telepeon genggamnya serta berita di media massa. Bukan berasal dari sistem yang seharusnya berfungsi.
Padahal ketika itu kejadian sudah berjalan selama satu jam. Untungnya, kata Presiden, ia bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur di lapangan serta Kapolda. Meski ketika itu Kapolda tidak berada di lokasi. "Mestinya masalaah seperti itu harus cepat ke tangan presiden. Boleh laporan sementara, kemudian diikuti apa yang harus dilakukan," terangnya.
Contoh lain, lanjut SBY, ketika ia sempat melihat running text di channel TV News Asia Kamis (1/12) malam kemarin seputar persoalan di Papua. Dalam pemberitaan yang dapat dilihat diseluruh dunia itu seolah mengabarkan tentara telah melakukan penembakan kepada pengibar bendera (Bintang Kejora) yang semestinya tidak terjadi.
Mendapat informasi itu, SBY lalu menghubungi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Saya telepon Mensesneg, apa yang terjadi untuk dikomunikasikan, jawabannnya setengah komplit meski belum dikonfirkmasikan," kata Presiden.
Terhadap hal sensitif seperti ini, menurut SBY, laporannya harus cepat. Berikan langsung informasi itu kepada Presiden. "Kalau berita itu tidak akurat, berikan koreksi. Jangan sampai berjam-jam masyarakat global mengetahui hal keliru," tegasnya.
Itulah mengapa SBY menyayangkan banyak kejadian yang malah ia dengar melalui SMS ataupun media massa. Bukan dari sistem yang seharusnya berfungsi. Bahkan, tak jarang ia lebih tahu terlebih dahulu daripada jajaran di kabinetnya. Oleh karenanya, menurut Presiden, sistem ini harus segera dikoreksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika